Tunda Pembelajaran Tatap Muka, Gubernur Kaltim Tak Mau Ambil Risiko

SAMARINDA, nomorsatukaltim.com – Gubernur Kaltim Isran Noor disebut tak mau menanggung risiko ketika menyarankan penundaan pembelajaran tatap muka (PTM). Padahal, pemerintah bisa membuka sekolah untuk jenjang tertentu dengan penerapan protokol kesehatan.

Kritik itu disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Rusman Yaqub menanggapi timbul tenggelam isu PTM. “Bagi jenjang SMA sederajat, seharusnya bisa dimulai,  karena mereka sudah bisa memahami protokol kesehatan,” kata politikus PPP ini. Apalagi, dalam berbagai kesempatan, baik gubernur maupun Satgas Penanganan COVID-19 selalu menyatakan wabah terkendali. “Karena itu, pelaksanaan PTM SMA bisa dengan penerapan protokol kesehatan relatif terkendali,” imbuhnya. Ia memahami jika larangan diberlakukan untuk pelajar tingkat TK, SD, dan SMP. "Saya pikir, ini karena gubernur tidak mau mengambil risiko. Seharusnya bukan hanya sekolah yang diperketat, tetapi di saat yang sama tidak ada peningkatan pengendalian penyebaran COVID-19," ungkapnya. Menurut Rusman, tidak masalah jika gubernur hendak menunda kebijakan pembelajaran tatap muka, demi keselamatan warga Kaltim. Namun, harus dibarengi dengan peningkatan upaya pengendalian wabah oleh pemerintah, terutama sektor selain pendidikan. Tak hanya itu, penundaan sebaiknya tidak dilakukan dalam waktu yang lama. Sebab, belajar daring sudah cukup membuat jenuh murid dan guru, serta adanya kekhawatiran learning loss akibat kegiatan belajar mengajar yang kurang optimal. Anggota dewan yang mengurusi masalah Pendidikan ini menilai harus harus ada strategi alternatif yang dicanangkan Pemprov Kaltim mencegah dan mengendalikan pandemi. Sehingga risiko penyebaran virus di semua sektor vital dapat ditangani dengan baik. "Jangan sampai anak didik terlantar tidak masuk sekolah, tapi pencegahan dan pengendalian Covid-19 di luar sektor pendidikan tidak maksimal. Akhirnya kan sama saja," terangnya. Di satu sisi, Rusman sepakat kebijakan tersebut bisa diterapkan jika pemerintah menilai pembelajaran tatap muka untuk saat ini masih riskan. Namun di sisi lain, ketegasan pemerintah dalam menangani Covid-19 juga dituntut di sektor lain dan dikaji ulang. "Semua kembali lagi kebijakannya ke Pak Gubernur, kami Komisi IV sebagai partner pemerintah hanya mengingatkan. Tapi kembali lagi ke argumentasi awal, jangan sampai murid terlalu lama berdiam diri di rumah. Karena kualitas pendidikan kita akan menurun," pungkasnya. Sampai kemarin, pemerintah daerah belum memutuskan kebijakan PTM secara tegas. (aaa/yos)

Sumber: