Pembangunan SMKN 7 Balikpapan Sudah Dianggarkan Rp 10 Miliar, DPRD Kaltim Dorong Realisasi

Balikpapan, nomorsatukaltim.com - Rencana pembangunan SMKN 7 Balikpapan masih jauh panggang dari api. Lahan yang sudah ditetapkan di kawasan Hutan Mangrove Somber belum tersentuh pembangunan.

Padahal dalam beberapa kesempatan, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menyebut Detail Enginering Design (DED) beserta dokumen pendukungnya telah lengkap. Begitu juga dengan lahannya sekitar dua hektare. Sudah dibebaskan dan menjadi aset Pemkot Balikpapan. Tinggal selangkah lagi, yakni tahapan pengerjaan pembangunan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Fitri Maisyaroh menilai, hingga saat ini anggaran yang dikucurkan dari APBD Kaltim mentok Rp 10 miliar. Belum ada rencana pembahasan penambahan anggaran. "Jadi intinya provinsi sudah menyetujui. Untuk tahun ini yang baru bisa dianggarkan memang baru senilai itu," ujarnya, saat ditemui di Sekretariat DPRD Balikpapan, Rabu (21/4/2021). Ia menyebut pihaknya akan terus berupaya mendorong Pemprov Kaltim untuk memberikan atensi terhadap realisasi SMKN 7 Balikpapan. Dengan menggalang dukungan tambahan anggaran secara signifikan di tahun-tahun yang akan datang. "Karena kita sama-sama tahu bahwa kondisi pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, ini juga menjadi salah satu pertimbangan sangat serius untuk mengatur segala anggaran," katanya. Menurutnya, baik DPRD Kaltim maupun Pemprov Kaltim tidak bisa mengesampingkan hal-hal prioritas, di samping keterbatasan jumlah sekolah di daerah. "Akan kita carikan solusi jangka pendek, seperti penambahan (ruang belajar) sekolah lokal yang sudah eksis ataupun langkah-langkah lainnya untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)," urainya. Politisi dari Fraksi PKS itu menyebut akan berkoordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait soal proses pengerjaan sekolah kejuruan yang sudah lama di tunggu-tunggu masyarakat, khususnya Balikpapan Barat. Selama ini memang belum ada sekolah kejuruan di wilayah Barat yang bisa mengakomodasi kebutuhan warga setempat. "Nanti kita lihat, seperti apa langkah konkretnya. Tapi kalau anggarannya segitu dulu. Untuk pengerjaannya tentu harus dicek kembali. Yang jelas kalaupun dikerjakan belum tentu bisa digunakan untuk tahun ajaran baru. Dengan dianggarkan (Rp 10 miliar) artinya provinsi sudah mulai serius," imbuhnya. (ryn/eny)

Sumber: