Dalami Masalah, Pemprov Akan Keluarkan Kebijakan Khusus Direct Call

Wagub Kaltim Hadi Mulyadi. (Mubin/DiswayKaltim)

Samarinda, DiswayKaltim.com – Direct call mendapat perhatian pemerintah provinsi. Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyebut pemprov akan mengeluarkan kebijakan khusus.

“Harus (ada kebijakan, red.) nanti. Kita sudan mengimbau. Kita sudah pernah rapat dengan KKT. Rapat dengan Pelindo. Dengan Dinas Perhubungan,” tegasnya, usai peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2019 di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltim, Kamis (10/10/2019).

Selain pihak terkait, pelaku ekspor di Kaltim juga sudah dipanggil. Khususnya pengusaha kayu di Bumi Etam.

Hadi tak menjelaskan hasil pertemuan tersebut. Namun ia mengisyaratkan, direct call di Pelabuhan Internasional Kariangau perlu dipercepat. Melibatkan semua komponen.

Ia menyebut, kebijakan itu bisa diikuti penerbitan peraturan gubernur atau peraturan daerah. Mengatur ekspor dan impor di Kaltim. Namun, pihaknya perlu mendalami masalah yang menghambat direct call di Kariangau.

Setelah dipelajari, pelayaran langsung di Kariangau bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Langkah itu diambil untuk meningkatkan aktivitas ekspor dan impor di pelabuhan tersebut.

Kata Hadi, Kaltim kerap dirugikan dengan pelaksanaan ekspor barang melalui pelabuhan Surabaya, Makassar, dan Jakarta.

“Pajak ekspor kan diambil mereka. Makanya supaya direct call ini bermanfaat dan optimal, kita harus memastikan hulu dan hilirnya,” ujar Hadi.

Hulu dan hilir ekspor itu, yakni produk yang dapat diekspor ke luar negeri. Agar pengusaha dapat menggunakan Pelabuhan Kariangau. Untuk melakukan ekspor secara berkelanjutan.

“Memang (direct call di Kariangau) ini baru. Kebijakannya kan dari pusat. Kemudian para pengusaha kita sudah terlanjur kontrak dengan jalur-jalur tertentu. Makanya, kita upayakan perlahan,” pungkasnya. (qn/eny)

Berita Terkait:

Titik Terang Jalan Direct Call

Sumber: