Palestina Adakan Pemilu Pertama dalam 15 Tahun Terakhir

Ramallah, nomorsatukaltim.com - Pemerintah Palestina mulai membuka kantor pendaftaran bagi partai politik dan kandidat independen yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan umum pada Mei mendatang. Pemilu tersebut merupakan yang pertama dalam 15 tahun terakhir.

Sekitar 93 persen dari 2,8 juta pemilih yang memenuhi syarat di Tepi Barat dan Jalur Gaza telah mendaftar untuk memberikan suara dalam pemilu nanti. Sampai saat ini, jumlah penduduk di wilayah Palestina tercatat mencapai 5,2 juta. Reuters melaporkan, pemilu tahun ini digelar sebagai bagian dari dorongan untuk rekonsiliasi antara dua faksi besar Palestina: Hamas dan Fatah. Rekonsiliasi Hamas dan Fatah dianggap krusial. Lantaran dapat semakin mempersatukan Palestina. Persatuan itu dianggap bisa mempermudah penyelesaian konflik dengan Israel. Palestina terakhir kali menggelar pemilu pada 2006. Di mana Hamas muncul sebagai pemenang. Namun setelah itu, perebutan kekuasaan terjadi. Pada 2007, Hamas dan Fatah bertempur selama beberapa pekan. Sejak itu, Hamas mulai menguasai Jalur Gaza. Sementara Fatah dan pemerintahan Abbas mengendalikan Tepi Barat yang sebagian diduduki Israel. Sampai saat ini Israel belum menanggapi permintaan izin Palestina untuk menggelar pemilu di Yerusalem Timur. Israel Timur masih diduduki Israel sejak perang pada 1967 lalu. Tel Aviv kemudian mencaplok wilayah itu. Dalam langkah yang tidak diakui komunitas internasional. Di sisi lain, sejumlah faksi politik di Palestina bertemu di Kairo, Mesir, menjelang rencana pemilu pada 31 Juli mendatang. Dilansir Al-Monitor yang mengutip kantor berita Palestina, WAFA, ada 14 perwakilan faksi di Palestina yang hadir dalam pertemuan itu. Mereka yang hadir termasuk perwakilan dari Fatah, Hamas, Jihad Islam, hingga kelompok kiri: Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina (PFLP) dan Front Demokratik Pembebasan Palestina. Dalam pertemuan itu, mereka membahas tata cara pemilihan legislatif. Yang direncanakan digelar pada 22 Mei dan pemilihan presiden pada 31 Juli mendatang. Sedangkan proses pemilihan anggota Dewan Nasional Palestina direncanakan digelar pada 31 Agustus mendatang. Pemerintah Palestina terakhir kali menggelar pemilu pada 2005. Saat itu Fatah memenangkan perolehan suara mayoritas. Tetapi Hamas memboikot hasil pemilu karena dugaan kecurangan. Dua tahun kemudian pemerintah Palestina terbelah menjadi dua kubu akibat pertikaian Fatah dan Hamas. Fatah menguasai Tepi Barat. Sementara Hamas menguasai Jalur Gaza dengan kebijakan berbeda. Proses rekonsiliasi antara kedua kelompok itu memakan waktu bertahun-tahun. Pada September 2020 lalu, Fatah dan Hamas sepakat menggelar pemilu. Sampai saat ini dunia hanya mengakui pemerintah Palestina yang berkuasa di Tepi Barat. Yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas dari faksi Fatah. Pemilihan umum itu direncanakan akan digelar di Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza. Akan tetapi, Yerusalem saat ini masih berada dalam status quo. Karena diduduki Israel sejak 1967. Meski masih terdapat perbedaan di antara faksi-faksi perjuangan di Palestina, mereka membutuhkan ajang politik ini untuk konsolidasi lembaga politik dan seluruh kelompok yang berada di dalam negeri. Sebelum menghadapi perundingan damai dengan Israel. Apalagi saat ini posisi Palestina bisa dibilang semakin tertekan. Karena sejumlah negara Arab memutuskan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Kondisi itu bisa mempengaruhi daya diplomasi Palestina yang selama ini mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab. Selama ini Mesir bertindak menjadi penengah jika terjadi konflik internal Palestina, atau ketika Palestina bertikai dengan Israel. (cnn/qn) Sumber: Pemilu Pertama dalam 15 Tahun, Palestina Data Partai Peserta

Sumber: