Bau Menyengat di Balik Isu Presiden Jokowi Jabat Tiga Periode

Jakarta, Nomorsatukaltim.com - Mantan politikus senior Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku menangkap sinyal politik atau skenario. Yang mengarah agar Presiden Jokowi kembali terpilih hingga tiga periode.

Menurut dia, ada manuver politik yang dilakukan pemerintah saat ini untuk mengamankan semua lembaga negara. Mulai dari DPR, MPR, DPD, hingga lembaga negara lain. Manuver tersebut, kata Amien, salah satunya terlihat dari keinginan pemerintah menghapus prinsip-prinsip dasar negara. Yang terkandung dalam Pancasila. Lebih dari itu, keinginan pemerintah ini juga didukung oleh kekuatan politik dan keuangan yang besar. “Yang lebih penting lagi yang paling berbahaya adalah ada usaha yang betul-betul luar biasa, skenario, dan backup politik serta keuangannya itu,” kata dia lewat akun YouTube pribadinya, Sabtu (13/3) malam. Amien menilai, kecurigaannya itu saat ini sedikit demi sedikit mulai jelas terlihat lewat sejumlah manuver politik. Lewat manuver politik itu, ia menyebut, pemerintah akan mengambil langkah pertama dengan meminta MPR menggelar sidang istimewa. Sidang tersebut akan menawarkan presiden dapat kembali terpilih pada periode ketiga. “Sekarang ada semacam publik opini yang mula-mula samar-samar. Tapi sekarang makin jelas ke arah mana. Rezim Jokowi ini ke arah mana,” kata Amien. “Nah, kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya innalillahi wa inna ilaihi roji’un,” imbuhnya. Pendiri Partai Ummat sekaligus anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar itu berkata, skenario tersebut mestinya tak boleh terjadi. Sebab, menurut dia, kekuatan rezim yang tak bisa dikritik akan menghancurkan demokrasi yang mengarah pada kehancuran negara. Oleh sebab itu, Amien turut mempertanyakan sikap semua lembaga negara. Baik DPR, MPR, maupun lembaga negara lain. Terkait kemungkinan presiden kembali terpilih di periode ketiga. “Saya meminta saudara sekalian pada anggota DPR, MPR, DPD, lembga tinggi negara yang lain, akankah kita biarkan, plotting rezim sekarang ini? Akan memaksa masuknya pasal supaya bisa dipilih ketiga kalinya itu? Ini dugaan saya. Bisa keliru. Kalau keliru saya minta maaf,” kata dia. “Jadi saudara sekalian, it's now or never itu maksud saya. Bukan hari ini atau bulan depan ya. Masih ada waktu ya. Bagaimana kita tekan Pak Jokowi,” imbuhnya. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menilai tudingan Amien terkait tiga periode masa jabatan Presiden Jokowi sebagai “manuver murahan” dari pihak yang ingin 'nyapres' di Pemilu 2024. “Kan tahun depan sudah memasuki tahapan-tahapan pemilu. Janganlah jumpalitan politik sendiri yang menuduh kemana-mana. Dan bisa diartikan pihak-pihak yang sebenarnya ingin, tapi menukikkan kepada orang lain,” kata Tjahjo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (15/3). Politikus yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PDIP itu juga menjelaskan, pemerintah saat ini sedang berkonsentrasi untuk mengatasi pandemi COVID-19 dan memulihkan ekonomi nasional. Tjahjo pun mengatakan, Presiden Jokowi taat pada UUD 1945. Sehingga tudingan untuk memperpanjang masa jabatan presiden melalui amendemen UUD 1945 tersebut tidak benar. “Jadi, gerakan atau pola-pola menjebak itu sebaiknya ditinggalkan dalam manuver politik. Bapak Jokowi, saya yakin, beliau tidak akan terjebak dengan manuver-manuver murahan tersebut,” tegasnya. Terpisah, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi kembali menegaskan soal keyakinannya bahwa “Jokowi bukan tipe pemimpin yang mau serakah seterusnya mau jadi presiden”. “Kami juga mendukung keinginan Presiden bapak Jokowi untuk hanya dua periode. Walaupun dalam hati kecil saya dan saya yakin bapak, ibu, saudara sekalian, jangankan tiga periode, lima periode pun kita mau Pak Jokowi,” ucapnya dalam rekaman video pada Kongres II Projo, pada 2019, yang ia kirimkan ulang. “Cuma persoalannya saya yakin Pak Jokowi mau meninggalkan legacy bagi bangsa ini ke depan,” lanjut dia. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah tak ikut ambil bagian dalam wacana dan isu masa jabatan Presiden RI sebanyak tiga periode. Menurut Mahfud, hal itu merupakan urusan dari partai politik. Sehingga tak menjadi ranah pembahasan kabinet kerja pemerintahan. “Soal jabatan presiden tiga periode itu urusan partai politik dan MPR ya. Di Kabinet enggak pernah bicara-bicara yang kayak gitu. Bukan bidangnya,” kata Mahfud kepada wartawan saat menyambangi kantor Kejaksaan Agung, Jakarta. Dia pun tak ingin isu mengenai hal tersebut menyeret-seret Presiden Jokowi. Yang saat ini tengah menjabat untuk periode kedua. Mahfud mengutip pernyataan Jokowi terkait dengan isu masa menjabat boleh tiga periode tersebut. “Kalau Pak Jokowi yang saya dengar dan saya kira saudara punya jejak digitalnya. Kalau ada orang-orang mendorong Pak Jokowi menjadi presiden yang presiden lagi, kata Pak Jokowi nih, itu hanya dua alasannya. 'Satu ingin menjerumuskan. Dua ingin menjilat'. Itu kan kata Pak Jokowi,” kata dia. Mahfud menekankan, pemerintah tak memiliki wacana terkait pembahasan masa presiden menjabat saat ini. “Mau tiga kali, mau empat kali, lima kali, kita undang-undang dasar yang berlaku sekarang aja,” kata mantan Hakim Konstitusi tersebut. Untuk diketahui, wacana amendemen UUD 1945 dengan mengubah masa jabatan presiden sempat mengemuka pada akhir 2019 lalu. Ide itu disebut berasal dari Fraksi Partai NasDem di DPR RI. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet memastikan tidak ada pembahasan di internal MPR RI untuk memperpanjang masa jabatan presiden-wakil presiden dari dua menjadi tiga periode. Sejauh ini, UUD 1945 mengatur masa jabatan presiden hanya boleh dua periode. “Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apa pun untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945,” kata Bamsoet. Ia lantas menyinggung ucapan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu yang menegaskan tidak ada niatan untuk memperpanjang masa jabatan presiden menjadi tiga periode. Bamsoet menilai, pemilihan masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan matang. Dia membandingkan dengan Amerika Serikat maupun di negara demokratis lainnya. Yang membatasi masa jabatan kepresidenan maksimal dua periode. “Pembatasan maksimal dua periode dilakukan agar Indonesia terhindar dari masa jabatan kepresidenan tanpa batas. Sebagaimana pernah terjadi pada masa lalu. Sekaligus memastikan regenerasi kepemimpinan nasional bisa terlaksana dengan baik. Sehingga tongkat estafet kepemimpinan bisa berjalan berkesinambungan. Tidak hanya berhenti di satu orang saja,” kata Bamsoet. Selain itu, ia turut mengingatkan kepada masyarakat untuk mewaspadai isu perpanjangan masa jabatan kepresidenan menjadi tiga periode. Jangan sampai isu tersebut digoreng menjadi bahan pertikaian dan perpecahan bangsa. “Stabilitas politik yang sudah terjaga dengan baik, yang merupakan kunci kesuksesan pembangunan, jangan sampai terganggu. Karena adanya propaganda dan agitasi perpanjangan masa jabatan kepresidenan,” kata dia. Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin juga meminta masyarakat dan pembuat kebijakan dengan tegas menolak wacana tersebut. Sebab, menurut dia, kekuasaan berkepanjangan hanya akan memiliki dampak buruk seperti korupsi yang merajalela. Wacana masa jabatan presiden berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. “Bangsa ini akan terjerembab dalam korupsi yang berkepanjangan. Power tends to corrupt. Bahwa kekuasaan cenderung korup. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan mutlak benar-benar merusak,” tuturnya. “Jujur saja, bangsa dan negara ini tidak butuh itu. Oleh karena itu, rakyat pasti akan marah dan menolak wacana ini,” tegasnya. Ujang menduga segelintir orang dengan jabatan dan kekuasaan yang akan habis pada 2024 mendatang merupakan pihak berkepentingan di balik wacana presiden tiga periode. “Ini wacana yang dilontarkan orang yang enggak bertanggung jawab. Mereka yang post power syndrome. Mereka yang memiliki jabatan-kekuasaan sudah 10 tahun. Artinya di 2024 habis jabatan. Mereka tidak mau ketika Pak Jokowi tidak menjabat lagi, mereka hilang jabatannya. Akhirnya mereka mengungkit-ungkit wacana presiden tiga periode,” kata Ujang. Ia lantas menyinggung peristiwa pengambilalihan partai demokrat secara ilegal yang melibatkan lingkaran penguasa. Yakni Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menurut dia, ada indikasi meloloskan wacana presiden tiga periode dengan upaya 'menihilkan' oposisi. “Kalau ingin mengamandemen UUD 1945, maka dibutuhkan koalisi pemerintahan yang solid. Termasuk para pengkritik yang tidak ada. Termasuk oposisi yang minimal atau tidak ada. Bisa jadi indikasi itu benar. Ini bukan sesuatu kebetulan. Ini pasti ada rancangan atau desain ke arah sana,” katanya. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Demokrat yang berada di luar pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tegas menolak wacana tersebut. Namun, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyatakan dukungan jika Jokowi bisa menjabat tiga periode. Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto menegaskan, wacana presiden menjabat tiga periode adalah hal yang buruk. Tidak patut ada amendemen UUD 1945 hanya untuk mengubah ketentuan masa jabatan presiden. “(Presiden tiga periode) enggak ada untungnya. Kita lihat pengalaman Indonesia,” imbuh dia. Dia mengatakan, kepemimpinan berkepanjangan akan menghambat regenerasi politik. Dalam hal ini, ia menyoroti peran partai politik yang semestinya dapat melahirkan tokoh untuk menjadi pemimpin dalam hal ini presiden. “Kalau enggak, nanti terbalik, parpol yang adalah sebuah organisasi yang bergantung kepada person. Kan aneh kalau person lebih besar daripada organisasi. Mestinya partai melahirkan tokoh. Kita suka terbalik,” ujar dia. Seperti halnya Soekarno dan Soeharto dulu. Partai politik seolah sulit dan butuh waktu yang sangat lama untuk mencari sosok baru. Hal itu terjadi lantaran figur Soekarno dan Soeharto terlalu lama bertengger di pucuk pimpinan. Dia juga mengatakan, tokoh yang terlalu lama menjabat justru akan semakin berpotensi bertindak koruptif. Hegemoni pun menjadi sangat besar. Sehingga pengawasan semakin sulit dilakukan secara optimal. (cnn/qn) Sumber: Amien Rais Ungkap Skenario Jokowi Bakal Terpilih 3 Periode

Sumber: