DPRD Kukar Siap Kawal Pemkab Atasi Keterlambatan Pembayaran Proyek

Kukar, nomorsatukaltim.com - DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar rapat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dan Forum Penyedia Jasa. Rapat yang digelar di ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar sempat memanas lantaran beberapa kali terjadi perdebatan.

Pemkab menjamin uangnya ada. Tapi pembayaran yang sesuai aturan memerlukan waktu. Akhir Mei mereka berjanji akan melunasi tunggakan proyek. Sementara para kontraktor ngotot minta uang mereka dibayarkan segera.

Pimpinan rapat yang merupakan Ketua Komisi III DPRD Kukar, Andi Faisal menyebut. Jika ini menjadi catatan buruk bagi Pemkab Kukar. Karena ini bukan pertama kali terjadi. Pernah terjadi pada 2013 dan 2017 lalu.

"Ini jadi catatan buruk, (semoga) bupati terpilih bisa mengevaluasi birokrasi (di Kukar)," ujar Andi Faisal pada awak media, Senin 4 Januari 2021.

Dengan adanya rapat ini, Andi Faisal menyebut DPRD Kukar bakal mendampingi Pemkab Kukar untuk mencari solusi. Bagaimana tagihan kontraktor segera terbayarkan. "Sehingga hak kontraktor terlaksana," lanjutnya lagi.

Meskipun tidak mau membeberkan secara detail. Beberapa solusi pun sudah disampaikan secara langsung ke Pemkab Kukar. Bagaimana baiknya pemkab bersikap. Dan diharapkan bupati bisa segera mengambil langkah selanjutnya.

Andi Faisal memahami kekhawatiran Pemkab Kukar. Menurutnya pemkab bukan tidak mau melaksanakan kewajibannya. Namun lebih kepada konsekuensi hukum yang mengintai di belakangnya. Karena melakukan pembayaran tagihan lewat tahun anggaran.

Sementara itu, Akademisi sekaligus Rektor Unikarta Erwinsyah berpendapat lain. Ada berbagai persoalan yang terjadi. Seperti lemah dan lambatnya adaptasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kukar. Yakni Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), yang menggantikan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL). Sehingga pekerjaan selesai tidak tepat waktu.

"Sistematika kerja aparatur memang di akhir tahun anggaran harusnya dimaksimalkan, sehingga tidak ada layanan keuangan yang  macet. Mengingat banyaknya waktu libur sekarang ini," ujar Erwinsyah.

Selain itu, adanya alur pelayanan birokrasi antar OPD dan Bagian Keuangan yang belum sinergis. Akhirnya banyak terjadi keterlambatan administrasi keuangan. Sehingga membuka celah yang membuat pengusaha harus mengeluarkan biaya ekstra.

Disebutkannya, ini menjadi tantangan berat bagi bupati terpilih ke depannya. Salah satunya seperti melakukan perombakan di bagian keuangan pemkab. Yang harusnya diisi oleh orang-orang yang mampu beradaptasi dengan sistem keuangan. Tentunya juga mampu memberikan layanan yang maksimal, bukan mempersulit.

"Ke depan juga harus mengevaluasi alur pelayanan keuangan OPD ke bagian keuangan pemkab," pungkas Erwinsyah. (mrf/ava)

Sumber: