Fadli: Harusnya Pemerintah Merangkul Habib Rizieq

Jakarta, nomorsatukaltim.com – Semenjak pulang ke Tanah Air pada 10 November 2020, Habib Muhammad Rizieq Shihab masih menjadi pembicaraan di tengah-tengah publik Indonesia.

Bagi kalangan yang kontra terhadap pemimpin Front Pembela Islam (FPI) tersebut, ia dianggap membawa “kegaduhan politik”. Sementara bagi para pendukungnya, kepulangannya membawa spirit baru perlawanan terhadap penguasa.

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Fadli Zon berpendapat, sebagai warga negara, seharusnya pemerintah merangkul Habib Rizieq.

Fadli beralasan, pertama, Habib Rizieq adalah seorang habib atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Hal itu sudah dikonfirmasi oleh Rabithah Alawiyah. Organisasi yang memiliki data yang valid tentang silsilah keturunan Habib Rizieq.

Dalam masyarakat Indonesia, kata Fadli, keturanan Nabi Muhammad SAW memiliki posisi yang istimewa. Ia menjadi panutan dan teladan di tengah-tengah umat Islam.

Kedua, Habib Rizieq memimpin FPI. Organisasi Islam yang memiliki banyak peran di Indonesia. Fadli menyebut, FPI mempunyai pengikuti di seluruh Tanah Air. Organisasi ini juga sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan.

“Ketika terjadi bencana di berbagai tempat, (FPI) selalu paling terdepan,” kata Fadli sebagaimana dikutip Disway Nomorsatu Kaltim dari video yang diunggahnya di akun YouTube Fadli Zon Official, Selasa (24/11/2020).

Ia menyebut, dua hal tersebut menjadi fakta-fakta yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Ini didukung pula dengan sambutan masyarakat saat kepulangan Habib Rizieq ke Tanah Air.

Orang-orang dengan gegap gempita menyambut kepulangannya. Kemudian ikut meramaikan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan Habib Rizieq. “Mereka datang sendiri. Tidak ada pengerahan. Apalagi pemaksaan,” jelasnya.

Fadli menegaskan, euforia kedatangan Habib Rizieq justru ditanggapi berlebihan oleh pemerintah. Belakangan, spanduk-spanduk yang memuat gambarnya diturunkan oleh prajurit TNI.

Seharusnya, kata dia, penurunan spanduk tersebut bisa dilakukan Satpol PP. Atau institusi yang berada di bawah Satpol PP DKI Jakarta. “Ini sangat memprihatinkan. Karena baliho bukanlah sebuah ancaman,” tegasnya.

Apalagi spanduk dan baliho itu memuat kata-kata positif. Seperti penyampaian Dirgahayu Indonesia dan ajakan agar masyarakat mewaspadai bahaya COVID-19.

Fadli mengatakan, TNI memiliki senjata. Karena itu, militer bukanlah lawan rakyat. Apalagi berhadap-hadapan dengan ulama.

Dia menjelaskan, militer memiliki tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur dalam Undang-Undang TNI. Saat ini, militer seharusnya bertugas menjaga Laut China Selatan atau wilayah di ujung timur yang ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Fadli menginginkan TNI memiliki alutsista yang kuat dan berjuang untuk mempertahankan NKRI dari berbagai ancaman. “Bukan menurunkan baliho,” ujarnya. (qn)

Sumber: