Pilkada 2020 Tak Akan Ditunda

Desakan berbagai tokoh dan kalangan supaya pemerintah menunda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, tak mempan. Presiden Joko Widodo menegaskan tahapan pelaksanaan Pilkada tetap dilaksanakan meski pandemi belum berakhir.

nomorsatukaltim.com - KELOMPOK masyarakat yang mendesak penundaan Pilkada 2020 antara lain Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Muhammadiyah meminta kepada KPU dan pemerintah menunda Pilkada Serentak karena pendemi belum usai.

Pernyataan sikap PP Muhammadiyah itu disampaikan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti lewat konferensi pers yang disampaikan secara daring, Senin (21/9/2020).

"Untuk menjamin pelaksanaan yang berkualitas, KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama Pemilukada 2020 ditunda sampai keadaan memungkinkan," kata Mu'ti.

PP Muhammadiyah lalu meminta Kementerian Dalam Negeri dan DPR untuk meninjau kembali pelaksanaan Pilkada serentak 2020 ini. Ia menegaskan bahwa keselamatan bangsa serta keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada.

Permintaan senada juga disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Permintaan itu dilandasi kecemasan akan pandemi virus corona di Indonesia yang belum berakhir. Terlebih, kasus positif masih terus bertambah dengan angka ribuan setiap hari.

Sementara sejumlah tokoh juga turut menyuarakan penundaan. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berkaca pada prediksi penyebaran COVID-19 yang melenceng, dari semula September, namun kini terus diprediksi baru akan mencapai puncak pada Desember mendatang atau bertepatan pada momen pemungutan suara Pilkada serentak 2020.

"Banyak, perkiraan vaksin itu sudah mulai akan divaksinasi mulai Februari-Maret. Jadi kalau sudah berlangsung itu (vaksin) covid menurun," kata JK seperti dikutip dari CNN Indonesia. Senin (21/9/2020).

Sementara Presiden Joko Widodo menegaskan tidak akan menunda Pilkada. Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman lewat siaran pers. Menurut Fadjroel, pemungutan suara pilkada di 270 daerah akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

"Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal, 9 Desember 2020, demi menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih," kata Fadjroel.

Dia menyampaikan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak ada satu pun negara yang mengetahui kapan pandemi COVID-19 berakhir.

"Karenanya, penyelenggaraan pilkada harus dengan protokol kesehatan Ketat agar aman dan tetap demokratis," ujar Fadjroel.

Dia mengatakan, pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar pemilihan umum di masa pandemi, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Menurut Fadjroel, pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi kluster baru penularan COVID-19 di setiap tahapan pilkada.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020, pelaksanaan pilkada serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah. Semua kementerian dan lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi pilkadadengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakanhukum.

Terkait kebijakan itu, pemerintah juga telah menggelontorkan tambahan anggaran Pilkada ke KPU di daerah. Pemkot Balikpapan misalnya, baru saja mengucurkan anggaran tambahan Rp 10 miliar untuk KPU Balikpapan.

Anggaran itu untuk memenuhi persiapan kelengkapan alat pelindung diri (APD) dan kelengkapan lain untuk pelaksanaan Pilkada, 9 Desember mendatang.

Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha mengaku anggaran itu sudah mencukupi.

“Dengan Rp 10 miliar itu, insyalalah cukup," ujarnya, saat dihubungi, Senin (21/9/2020).

Ia menjelaskan, KPU Balikpapan memang sudah mengajukan anggaran tambahan Rp 14 miliar, namun realisasinya hanya Rp 10 miliar. "Sekarangkan harga-harga kan sudah turun, untuk pembelian masker, termo gun, dan lainnya," katanya.

Sementara itu, KPU Balikpapan menargetkan partisipasi pemilih di angka 75 persen. Menurut Thoha, bercermin daripemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang lalu, partisipasi warga Balikpapan melebihi target sampai 80 persen.

"Nah tentu saja ketika nanti ditetapkan sebagai calon tunggal menjadi tantangan tersediri," katanya.

Jadi sebagai langkah antisipasi anjloknya jumlah partisipasi warga, Thoha menyebut KPU Balikpapan akan lebih gencar sosialisasi penggunaan hak suara, dengan mengoptimalkan segala sumber daya yang dimilikinya.

"Tentunya dalam rangka mencapai target itu, KPU tidak sendiri, tapi calon juga menentukan, partai politik, pemerintah juga harus ambil bagian," urainya.

Saat ditanya, apakah KPU Balikpapan yakin akan mencapai target partisipasi, Thoha menyebut pihaknya harus membangun optimisme itu.

"Halangannya banyak ini. Calon tunggal dan COVID. Tapi optimisme tak boleh menyurutkan kinerja kita," imbuhnya. (ryn/yos)

Sumber: