KUA PPAS Disepakati

Wakil Bupati Berau Agus Tantomo dan Ketua DPRD Berau, Madri Pani, menandatangani KUA PPAS Senin (14/9).

Tanjung Redeb, Disway - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dan DPRD menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2021. Juga perubahan KUA PPAS 2020.

Kesepakatan melalui rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Berau, Madri Pani, Senin (14/9) di Ruang Gabungan Komisi DPRD Berau. Ditandai penandatanganan nota kesepahaman oleh Wakil Bupati Berau Agus Tantomo mewakili Bupati Berau dan Ketua DPRD Berau Madri Pani.

Juga bertanda tangan Wakil Ketua I DPRD Sarifatul Sya’diah dan Wakil Ketua II DPRD Ahmad Rifai.

Dikonfirmasi usai kegiatan, Agus Tantomo mengatakan, untuk pendapatan daerah pada 2021 berkisar Rp 1.567.913.000.000.

Angka itu turun dibanding tahun 2020. Di mana APBD Berau hampir menyentuh Rp 3 triliun. Di 2021 turun hampir 50 persen.

Menurut Agus Tantomo, salah satu penyebabnya karena turunnya harga batu bara di pasar internasional. Di mana 61 persen pendapatan daerah Berau didapatkan dari royalti atau bagi hasil dari sektor pertambangan batu bara.

Dunia pertambangan saat ini, tambah Agus, mengalami masa sulit. Bahkan sebelum pandemik COVID-19 produksi batu bara sudah mulai lesu akibat harga yang terus menurun.

“Apalagi di tengah pandemik seperti sekarang. Saya dapat kabar di lapangan, penurunan produksi batu bara sudah mencapai 60 persen. Jadi penyebab turunnya APBD kita salah satunya karena itu (lesunya usaha batu bara),” jelasnya.

Dikatakan, tidak ada langkah strategis yang dapat diambil dalam jangka pendek. Namun pihaknya dapat menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, dan provinsi. Melalui program stimulan.

Sementara untuk jangka panjang menurut Agus, bisa saja dilakukan pemerintah melalui penyusunan RPJM yang akan dilakukan bupati dan wakil bupati mendatang.

“Apalagi diperkirakan pemerintah pusat segera mengumumkan resesi (kemerosotan) ekonomi. Dan itu harus diiringi dengan kebijakan percepatan ekonomi di segala sektor,” jelasnya.

Untuk menghadapi resesi ekonomi tersebut, pihaknya akan memanfaatkan seluruh potensi yang ada. Agar sektor perekonomian Kabupaten Berau dapat kembali lebih baik.

Pada kondisi saat ini, pihaknya tidak bisa terus bergantung pada sektor pertambangan.

“Ekonomi kerakyatan adalah prioritas utama. Karena pada resesi pasti inventasi akan turun. Makanya perlu usaha-usaha untuk memancing inventasi walaupun skala kecil. Termasuk mendukung padat karya yang tidak menggunakan dana besar," jelasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Berau Madri Pani menjelaskan, sebagai lembaga legislatif tidak memungkiri anggaran APBD 2021 mengalami penurunan. Akibat lesunya harga batu bara global. Senada dengan Agus, ia mengaku batu bara merupakan sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar di Bumi Batiwakkal.

Untuk memaksimalkan pendapatan daerah, dirinya meminta Pemkab Berau melakukan inovasi. Guna meningkatkan pendapatan dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

“Pemerintah daerah harus mencari sumber-sumber lain untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),” jelasnya.

Salah satu caranya melalui ekowisata. Dapat menjadi solusi saat perekonomian makro mulai meredup. Dalam memberdayakan dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, ekowisata tidak dapat dikesampingkan. “Begitu juga sektor perkebunan dan pertanian dalam arti luas serta pengembangan UMKM,” pungkasnya. (ZZA)

Sumber: