Perlu Pos Pengawasan di Maratua

Perlu Pos Pengawasan di Maratua

PEMKAB Berau mendorong, agar pemerintah pusat bisa membangun pos pengawasan di Pulau Maratua yang menjadi salah satu beranda terdepan negara.

TANJUNG REDEB, DISWAY – Posisi Pulau Maratua cukup vital, apalagi menjadi salah satu pulau terluar yang dekat dengan sejumlah negara.

Menjadi Kawasan Strategi Nasional Tertentu (KSNT), Pemerintah Kabupaten Berau mendorong agar pemerintah pusat fokus menjaga wilayah tersebut, salah satunya dengan pos pengawasan.

Kepala Dinas Perikanan Berau, Tenteram Rahayu menjelaskan, KSNT ini merupakan kawasan dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dipandang memiliki nilai-nilai strategis tertentu, di mana pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional yang berfungsi untuk pertahanan keamanan, kesejahteraan, dan lingkungan.

"Yah kita dorong, kalau perlu Kementerian Perikanan dan Kelautan ini bisa cepat membangun pos pengawasan di Maratua. Karena ini pulau terluar dan menjadi harga diri bangsa," ujarnya.

Sebelumnya, diungkapkan bahwa pernah ada rencana untuk membangun pos pengawasan. Karena posisi yang cukup vital tentu saja perlu diantisipasi sejak dini, dalam hal pertahanan dan keamanan.

"Pernah ada dengar infonya, yang akan dibangun di ujung Teluk Alulu. Kita tunggu saja nanti kelanjutannya bagaimana. Tentu diharapkan bisa cepat terealisasi sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat juga," katanya.

Dengan status pulau terluar, pemerintah pusat juga memiliki hak 30 persen atas lahan yang ada di Maratua. Dengan itu lah pembangunan pos pengawasan dilakukan.

"Itu sudah ada aturannya. Jadi dalam membangun pos pengawasan bisa saja dengan hak lahan 30 persen ini. Kalau memang mau membangun dengan alasan keamanan itu bisa saja, tinggal di mana lahannya," jelasnya.
Hal itu pun akan disampaikan langsung kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang rencananya akan berkunjung ke Maratua dalam waktu dekat.

Ia menegaskan, agar realisasi pembangunan bisa mulai terlihat minimal adanya perencanaan dari kementerian.

"Kita sampaikan nanti. Dan tentu saja kita ingatkan lagi bahwa pos pengawasan ini memang diperlukan di Maratua. Memang dalam waktu dekat ini belum bisa karena kondisi keuangan negara di tengah pandemi. Tapi kita berharap kementerian bisa mempertimbangkan pembangunan pos pengawasan ini untuk bisa terlaksana," harapnya.

Saat ini, pun Pemkab Berau sedang dalam proses pemberian hibah lahan untuk Satker Pengawasan di Tarakan. Lahan ini rencananya akan dibangun pos yang terletak di Tanjung Batu.

"Tempat stand by nanti kapal pengawasan ini. Saat ini masih proses," pungkasnya. HUMAS/APP

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: