Susun Peraturan Protokol Kesehatan

TIM Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 melakukan evaluasi terkait kegiatan yang telah dijalankan sejauh ini, Rabu (19/8).

Tanjung Redeb, Disway – Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melakukan evaluasi kerja, dalam memaksimalkan penanganan virus yang merebak dari Wuhan, Tiongkok, Rabu (19/8). Mengingat, angka kasus terus mengalami peningkatan.

Rapat dipimpin langsung Bupati Berau, Muharram didampingi Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo beserta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Bupati Muharram menyampaikan, banyak upaya yang dilakukan dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Berau. Seperti himbauan di sejumlah tempat umum, penyusunan SOP kesehatan, penyemprotan disinfektan, sosialisasi pencegahan dan penjagaan pos-pos perbatasan.

Selain itu, membantu mengembalikan perekonomian masyarakat yang terdampak. Seperti penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Serta bantuan kepada keluarga pasien COVID-19.

“Saat ini kami melakukan evaluasi yang telah dijalankan selama ini.

Sehingga penanganan bisa lebih maksimal lagi,” jelas Muharram.

Dijelaskan, untuk melakukan rasionalisasi kegiatan, beberapa pos penjagaan dinilai kurang maksimal, tidak akan diaktifkan lagi. Kemudian personel di lapangan akan dikurangi. Untuk langkah yang akan diambil, melakukan sosialisasi secara masif dan melibatkan masyarakat, serta menyusun peraturan terkait protokol kesehatan.

“Beberapa daerah telah melakukannya. Ada dasar hukum yang dikeluarkan dalam penyusunan protokol kesehatan, didalamnya ada sanksi. Aturan itu akan diatur, apakah sanksi sosial ataupun denda,” ujarnya.

Sementara Wakil Bupati Berau, Agus Tantomo menyampaikan, penanganan COVID-19 hal serius yang perlu diwaspadai. Karena perkembangan kasus mengalami peningkatan yang signifikan. Baik nasional maupun di daerah, juga terjadi peningkatan cukup tinggi.

“Situasi saat ini tidak membaik, bahkan semakin mengkhawatirkan. Di Berau, ada 14 yang status positif dan 11 diantaranya merupakan pelaku perjalanan. Evaluasi kita harus ada kebijakan tegas yang dikeluarkan nantinya. Memang tidak mudah, namun harus dilakukan,” tegasnya. (humas)

Sumber: