Hanan: UEA Khianati Rakyat Palestina

Hanan: UEA Khianati Rakyat Palestina

Seorang warga Palestina melakukan perlawanan terhadap tentara Israel yang merusak permukiman penduduk di Tepi Barat. (Int)

Dubai, nomorsatukaltim.com - Veteran perunding Palestina Hanan Ashrawi menyebut kesepakatan normalisasi Uni Emirat Arab (UEA) dan Israel sebagai satu “pengkhianatan sepenuhnya” pada rakyat Palestina.

Berdasarkan kesepakatan, yang diperantarai oleh Amerika Serikat (AS) sekaligus yang pertama antara Israel dan Negara Teluk Arab, Israel setuju untuk menunda rencana aneksasi mereka terhadap Tepi Barat yang diduduki, yang diimpikan oleh rakyat Palestina sebagai bagian dari negara merdeka di masa depan.

Ditanya apakah Otoritas Palestina (PA) atau Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) mengetahui akan ada kesepakatan tersebut, Hanan mengatakan, “Tidak. PLO, PA dan para pimpinan Palestina tidak mengetahui bahwa ini akan terjadi. Kami dibutakan. Kesepakatan rahasia mereka kini terkuak. Ini sebuah pengkhianatan yang menyeluruh.”

Sebelumnya, Putra Mahkota Abu Dhabi Syekh Mohammed Bin Zayed, penguasa de facto UEA, pada Kamis (13/8) mengumumkan bahwa negaranya dan Israel sepakat untuk menjalin hubungan bilateral. Dengan syarat Israel juga sepakat menghentikan lebih lanjut aneksasi wilayah Palestina.

“Selama percakapan dengan Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu, muncul sebuah kesepakatan untuk menghentikan aneksasi wilayah Palestina oleh Israel. UEA dan Israel juga sepakat untuk bermitra dan menetapkan peta jalan membangun hubungan bilateral,” kata Bin Zayed di Twitter.

Pernyataan bersama oleh Israel, UEA, dan AS yang dikeluarkan di Washington memuji kesepakatan tersebut sebagai sebuah “terobosan diplomatik bersejarah” yang akan mendorong perdamaian di Timur Tengah.

Disebutkan pula bahwa ketiga negara tersebut telah menyepakati secara penuh normalisasi hubungan antara Israel dan UEA.

Delegasi Israel dan UEA akan bertemu dalam beberapa pekan ke depan. Guna menandatangani kesepakatan bilateral dalam sektor investasi, pariwisata, penerbangan langsung, keamanan, telekomunikasi dan isu lainnya.

Di Washington, para pejabat senior Gedung Putih menyebutkan, berdasarkan kesepakatan itu, Israel mengiyakan untuk menunda penerapan kedaulatan ke wilayah Tepi Barat. Di mana pihaknya telah membahas soal aneksasi. (an/qn)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: