Bangun Akses Distribusi

Kepala BPS Kaltara, Kepala Disperindagkop-UKM Kaltara, dan Kepala Bappeda-Litbang Kaltara jadi narasumber Respons Kaltara, Rabu (12/8).

Tanjung Selor, Disway - Kepala Badan Pusat Statisik (BPS) Kalimantan Utara, Eko Marsoro mengungkapkan, di tengah pandemik COVID-19, diharapkan penurunan taraf hidup masyarakat di perbatasan, tidak terjadi.

Menurutnya, tugas pemerintah, khususnya Pemprov Kaltara, adalah menumbuhkan sektor perekonomian di daerah utamanya di wilayah perbatasan.

Pasalnya, saat ini, pertumbuhan ekonomi secara nasional kian melambat. Bahkan terjadi kontraksi. "Karena itu, perlu treatment khusus dari pemerintah daerah, agar kondisi ekonomi di Kaltara tetap bertahan, bahkan tumbuh positif," ujar Eko.

Maret 2020, kata Eko, ada penambahan jumlah penduduk miskin di Kaltara. Ia menilai jumlah tersebut belum sepenuhnya dipengaruhi oleh faktor pandemik COVID-19. "Kebetulan potret surveinya dilakukan Maret,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Kaltara, Risdianto mengungkapkan, upaya dalam mencegah penurunan taraf hidup masyarakat, terus dilakukan. Dari 5 tahun terakhir, kata Risdianto, Pemprov Kaltara telah membangun infrastruktur untuk memudahkan akses masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.

"Akses distribusi kebutuhan pokok di perbatasan sangat dipengaruhi oleh infrastruktur. Sepanjang 5 tahun terakhir, kita sudah membangun jalan kurang lebih 962 kilometer, baik itu jalan paralel maupun pendekat," katanya.

Juga telah dibangun BTS di 84 titik. Ini berkaitan dengan indeks pembangunan manusia (IPM), khususnya dalam sektor pendidikan maupun kesehatan. Dalam bidang kerja sama, juga ada pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (Sosek Malindo).

"Banyak hal dalam forum kerja sama tersebut, untuk meningkatkan komitmen pembangunan masing-masing negara, khususnya di wilayah perbatasan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kaltara, Hartono mengungkapkan, forum kerja sama Sosek Malindo memiliki peran penting untuk Kaltara.

Masyarakat perbatasan, kata Hartono, saat ini masih ada yang bergantung dengan Malaysia, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Karena itu, lanjutnya, pemerintah membangun Toko Indonesia, guna memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat perbatasan.

Ini juga menjadi salah satu upaya pemicu pertumbuhan ekonomi, agar terus berputar. Pemprov Kaltara juga mengalokasikan Rp 9 miliar. Untuk mengurangi ketergantungan masyarakat perbatasan, melalui subsidi ongkos angkut (SOA) barang. Penyediaannya tahun ini, yakni Kabupaten Malinau sebanyak 4 titik, dan Kabupaten Nunukan sebanyak 4 titik. HMS/REY

Sumber: