Bangkitkan Perekonomian Perbatasan

Jalur darat di perbatasan yang dijajal Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, beberapa waktu lalu.

Tanjung Selor, Disway - Tak hanya di wilayah perkotaan, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menegaskan, melalui beberapa program, Pemprov Kaltara juga berupaya menjaga tumbuhnya perekonomian di wilayah perbatasan.

Program-program tersebut, di antaranya pengembangan kerja sama Indonesia – Malaysia. Lewat beberapa forum kerja sama, penyediaan subsidi ongkos angkut (SOA) barang, pembangunan Toko Indonesia, pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), dan pengembangan infrastruktur transportasi darat dan udara ke wilayah perbatasan.

“Untuk pengembangan kerja sama antara Indonesia - Malaysia, khususnya di wilayah perbatasan, dilakukan lewat beberapa forum. Di antaranya, BIMP-EAGA (Brunei Indonesia Malaysia Philippine East ASEAN Growth Area), Sosek-Malindo (Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia), Heart Borneo dan lainnya,” ungkapnya.

Irianto juga menyurati Ketua Menteri Serawak, Malaysia, Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Untuk dapat membuka jalur keluar dan masuk perbatasan Krayan - Serawak. Ketua Menteri Serawak merespons positif Surat Gubernur Kaltara Nomor 510/1161/DPPK-UKM/GUB, tertanggal 17 Juli 2020.

“Ini penting, karena kaitannya dengan keperluan perdagangan antar kedua wilayah,” ujarnya.

Ketua Menteri Serawak, lanjut Irianto, pada intinya meminta daftar barang yang dibutuhkan apa saja. “Usulan kebutuhan tersebut masih terus diramu beserta daftar kuantitasnya. Ada tiga kebutuhan prioritas, yakni barang pokok sehari-hari, bahan bakar minyak (BBM), dan bahan bangunan,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa nilai transaksi Border Trade Agreement (BTA) pada 1970 silam, yang sebesar 600 ringgit, segera direvisi. “Informasinya telah dilakukan penggodokan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terbaru hasil ratifikasi perjanjian bilateral Sosek-Malindo. Ini terkait nilai BTA yang nanti disepakati,” ujarnya.’

Untuk pengembangan infrastruktur transportasi, khususnya jalur darat di kawasan perbatasan, dituturkan Irianto, sesuai informasi dari Kementerian PUPR, pembangunan jalannya dibagi atas dua ruas ruas. Yakni, ruas paralel perbatasan Long Boh hingga Malinau. Dengan total panjang jalan 614,55 kilometer, dan ruas akses perbatasan Malinau hingga Long Midang sampai Mensalong – Tau Lumbis, dengan total panjang 359 kilometer.

“Untuk jalan paralel perbatasan sepanjang 614,55 kilometer, sudah terbuka jalan sepanjang 557,55 kilometer, atau tinggal menyisakan 57 kilometer,” sebutnya.

Sementara, untuk kondisi akses jalan perbatasan Malinau – Long Midang, dari total panjang ruas 203,30 kilometer, telah teraspal 42,74 kilometer.

Sepanjang 160,56 kilometer jalan yang sudah ada berupa tanah, dan relokasi sepanjang 102,47 kilometer. Dan, untuk akses jalan perbatasan Mensalong – Tau Lumbis, dari total panjang ruas 155,70, telah teraspal 4,00 kilometer. 124,65 kilometer jalan yang sudah ada berupa tanah, dan jalan yang belum tembus, atau kondisi hutan sepanjang 27,05 kilometer.

Untuk program SOA barang, dikatakan Irianto, tahun ini ada 8 rute yang menjadi titik penyaluran. “Anggaran pelaksanaan SOA barang tahun ini, sebesar Rp 9 miliar,” sebutnya.

Dikatakan, 8 rute itu: Nunukan - Sebakis, Malinau - Mentarang Hulu dan Sungai Tubu, Tanjung Selor - Bahau Hulu, Tanjung Selor - Pujungan, Samarinda - Kayan Hilir, Nunukan - Tulin Onsoi, Mansalong - Lumbis Pansiangan dan Lumbis Hulu, serta Nunukan Seimenggaris.

“Penyalurannya melalui transportasi darat dan air,” ujarnya.

Di perbatasan juga tengah berproses rencana pembangunan PLBN. Dikatakan Irianto, ada 4 PLBN akan dibangun di Kaltara. Yakni PLBN Sei Pancang, PLBN Long Midang, dan PLBN Long Labang yang semuanya berada di Kabupaten Nunukan. Satu PLBN lain, yakni PLBN Long Nawang. Dibangun di Malinau.

“Saat ini, PLBN Sei Pancang tengah dilakukan pembangunan. Anggaran pembangunannya dari APBN, sekitar Rp 33 miliar,” ujarnya.

Sedangkan Toko Indonesia, menurut Irianto, pembangunannya yang dimulai sejak 2017, sudah rampung 100 persen. Tinggal menunggu diresmikan. “Ditargetkan minggu kedua Agustus sudah diresmikan,” imbuhnya.

Untuk pembangunannya, 2017 dialokasikan lewat APBD Provinsi sebesar Rp 5 miliar. Untuk kegiatan konstruksi struktur toko. Lalu, anggaran sebesar Rp 4 miliar dikucurkan pada 2018. Untuk melanjutkan kegiatan konstruksi pembangunan. Dan, 2019 dikucurkan dana APBD sebesar Rp 6,5 miliar. Untuk kegiatan penyelesaiannya.

“Pemprov Kaltara juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 500 juta di APBD 2020. Sebagai modal usaha masyarakat berjualan di Toko Indonesia,” ujarnya. HMS/REY

Sumber: