Partai Membantah Praktik Mahar, Adanya Operasional

Tercekik Mahar Partai

Namun tak seperti Andi Harun, Safaruddin membantah ada pertimbangan dana operasional kampanye. "Enggak ada itu," kata mantan Kapolda Kaltim, yang kini duduk di Komisi III DPR RI itu.

Selain itu, track record bacalon juga menjadi pertimbangan PDIP. "Kemudian kita lihat juga mereka di lapangan seperti apa. Apakah sering turun ke masyarakat atau tidak. Kekuatan mereka (bacalon) di akar rumput seperti apa," kata Ananda Emira Moeis, sekretaris DPD PDIP Kaltim.

Memang dalam pilkada, di sembilan kabupaten/kota di Kaltim, Gerindra dan PDIP mendorong kadernya maju. Di sembilan daerah tersebut. Bukan karena kaderisasi tak berjalan. Namun itu tadi, realistis dalam memandang. Pertimbangan utamanya, hasil survei elektabilitas. Juga popularitas.

Untuk Pilkada Serentak di Kaltim, dua partai itu telah mengeluarkan rekomendasi usungan. Untuk beberapa daerah. Di antaranya, Balikpapan, Samarinda, Bontang, Kukar dan Kubar.

Sementara itu, Sekretaris DPD Golkar Kaltim M. Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, mengaku jika partainya tidak menerapkan mahar kepada bakal calon pilkada. Itu sudah menjadi instruksi Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto.

“Sebab, mengapa begitu, agar kalau terpilih, turut menciptakan pemerintahan yang bersih. Kalau dengan mahar, itu tendesinya dia akan mengembalikan mahar itu tadi. Jadi, Golkar tanpa mahar,” kata Ayub, menuturkan perintah Airlangga.

Golkar menerapkan metode ilmiah. Lembaga survei. Lembaga tersebut bekerja sama langsung dengan DPP Golkar. Bukan dengan bacalon. Sehingga, tidak ada subjektivitas dalam mengusung bacalon. Dengan begitu, kata Ayub, sangat presisi. Karena dengan survei yang objektif, akan diketahui siapa yang memiliki kans untuk menang pilkada.

“Selama ini, survei dibiayai para calon. Sehingga subjektivitasnya tinggi. Lembaga survei di 9 kabupaten/kota di Kaltim, beda-beda,” jelasnya.

Ayub juga menjelaskan, partai berlambang pohon beringin ini mengutamakan kader. Namun, jika ada di luar kader dan kadernya kalah popularitas, maka bisa dikombinasikan. Atau jika jumlah kursinya kalah, maka akan digabung dengan koalisi partai lain. Untuk posisi wakil atau bupatinya.

Terkait dengan dana kampanye, kata dia, berdasarkan hasil survei menjadi faktor penentu kemenangan. “Kita tidak bicara mahar calon ke parpol. Kami menginginkan para calon memiliki logisitik memadai”.   Dengan begitu, ketika berkontestasi dalam berkampanye, menggerakkan mesin partai, menyiapkan saksi-saksi, alat peraga kampanye dan hal lainnya bisa terpenuhi. “Sehingga logistik itu diperlukan,” imbuhnya. (sah/dah)

Sumber: