DBH Kurang Bayar Rp208 Miliar, Pemkab PPU Minta Kepastian Pusat
Proyek pengerjaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten PPU ini membutuhkan dukungan anggaran dari pusat.-(Disway Kaltim/ Awal)-
Rendahnya capaian itu turut dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, seperti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Kebijakan fiskal ini sangat memengaruhi APBD daerah, terutama dalam hal alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
BACA JUGA: PPU Siapkan sekira Rp51 Miliar untuk Infrastrukur Distribusi SPAM Long Kali
BACA JUGA: Anggaran Rp46 Miliar Disiapkan Kemenkes untuk Fasilitas Kesehatan di PPU
Untuk mempercepat serapan anggaran, BKAD meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis untuk lebih proaktif dalam memantau dan mempercepat proses pekerjaan di lapangan.
Muhajir berharap, dengan adanya sisa penyaluran dana transfer DBH dapat segera dituntaskan pemerintah pusat.
"Kami tinggal menunggu informasi penyaluran keuangan kapan disalurkan. Begitu masuk ke kas daerah segera kita akan bayarkan keseluruhan," pungkas Muhajir.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
