Logika Merdeka Bernegara (2): Lokalitas dan Nasionalitas
Direktur Disway Kaltim, Devi Alamsyah.-(Ist./ Dok. Pribadi)-
Kendati misalnya, Kaltim kaya dengan sumber daya alam, tapi pajaknya sebagian besar masuk ke pemerintah pusat. Makanya dikembalikan antara lain dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH). Artinya pergerakan ekonomi daerah nantinya akan berpengaruh pada kondisi fiskal negara. Daerah tumbuh, negara maju.
BACA JUGA: Tak Ada Jabatan yang Lebih Tinggi dari Seorang Ibu: Membaca Narasi Rita Widyasari di Media Sosial
Saya ingat pernyataan Menkeu Purbaya pada awal-awal menjabat. Purbaya meminta agar pemda tidak menahan-nahan belanja daerahnya. Karena, kata dia, justru belanja daerah itu yang berasal dari pajak rakyat menjadi bahan bakar pertumbuhan ekonomi. Faktanya, banyak pemda yang mengandalkan pertumbuhan ekonomi daerahnya dari belanja pemerintah itu.
Sekarang, justru pemerintah pusat yang menahan anggaran, kan. Dan Mekeu Purbaya pun tampak lebih kurus serta tidak seceria ketika awal-awal menjabat.
Lha, kan anggaran daerah itu banyak dikorupsi? Lha, kan banyak kepala desa yang terjerat korupsi? Makanya mending anggarannya dikelola pemerintah pusat.
Narasi seperti itu apa masih relevan lagi? Ya, kalau terbukti korupsi ditangkap saja. Tidak mesti harus digeneralisasi.
Daripada nanti pemerintah daerah dan desa menuding balik. Lha, kan anggaran di BGN juga dikorupsi!.
(*/Direktur Harian Disway Kaltim)
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
