Logika Merdeka Bernegara (2): Lokalitas dan Nasionalitas

Jika melihat kalkulasinya dan kondisi yang berkembang saat ini, saya ikut khawatir. Tentu saya lebih percaya kalkulasi yang disampaikan ekonom Paramadina itu. Ketimbang kalkulasi koperasi desa merah putih akan berhasil menggerakan ekonomi desa, setidaknya 1 sampai 2 tahun ke depan. Ketimbang juga kalkulasi MBG bisa membangun multiplier efek lebih luas. Semoga saya keliru mempercayai itu. 

BACA JUGA: Hantu Bantal dari Disway Family Constitution Workshop

Tapi, soal pangkas memangkas anggaran daerah itu, sepertinya perlu dicermati serius. Karena dampaknya juga pasti akan serius jika daerah tidak punya kemampuan fiskal yang memadai. 

Logikanya begini. Kalau dicermati, negara itu ya daerah. Karena daerah, dalam hal ini kabupaten/kota yang punya wilayah dan rakyat. Gubernur saja kan tidak punya wilayah. Apalagi pemerintah pusat. Kecuali IKN, sekarang punya wilayah yang dibawahi Badan Otorita IKN. Luasnya berkisar 252 ribu hektare lebih. Belum perairan lautnya. 

Karena itu, seyogianya gubernur itu melakukan sinkronisasi dan konsolidasi dengan program kabupaten/kota. Pun begitu dengan pemerintah pusat. Karena daerah lah yang memahami kebutuhan rakyatnya. Mereka yang lebih dekat. Struktur terkecil yang paling dekat adalah desa. 

Faktanya saat ini, anggaran daerah dipangkas untuk kebutuhan MBG dan anggaran desa ditahan untuk program KDMP. 

BACA JUGA: Refleksi Kemerdekaan: Negara Punya Uang, Mengapa Guru Masih Dipinggirkan?

Lantas, program daerah dan desanya kemana? Bukannya mereka punya janji politik juga? 

Saya sih setuju dan berharap, jika program pemerintah pusat seperti MBG dan KDMP itu bisa lebih jauh melibatkan daerah dan desa. Tidak top down seperti saat ini, tapi lebih partisipatif. Pemerintah pusat hanya melakukan supervisi agar program tersebut bisa berjalan. Tentu dengan memperhatikan lokalitas masing-masing wilayah. 

Lokalitas itulah yang membentuk nasionalitas. Kita ingat bagaimana munculnya Bhineka Tunggal Ika. Kita ingat bagaimana peristiwa Sumpah Pemuda. Itu yang menyatukan kebangsaan kita sebagai NKRI. 

Pun dari sisi ekonomi. Pendapatan Asli Daerah itu yang dihasilkan dari pajak daerah, mayoritas tidak bisa memenuhi kebutuhan operasional daerah. Apalagi kewenangan daerah diambil alih pusat. Artinya pos-pos pajak daerah terbatas. 

BACA JUGA: Pemlih Cerdas di Era Demokrasi Digital

Akhirnya nanti, para gubernur menaikan pajak kendaraannya. Para bupati dan wali kota menaikan PBB, pajak hotel dan restoran serta hiburan. Dengan kondisi saat ini, masyarakat makin terdesak. 

Silakan sebutkan mana daerah yang PAD-nya mampu membiayai APBD mereka? 

Karena itu, daerah butuh dana perimbangan dari pusat. Karena aktivitas pajak sebagian besar larinya ke kantorng pemerintah pusat. 

Sumber: