Logika Merdeka Bernegara (1): Pertanyaan dan Pilihan

Kata pemerintah, apa salahnya kita mau memberi makan masyarakat yang tak mampu? Apa salahnya negara mambayar warganya? Dan kenapa itu harus menjadi beban?, Bukannya uang negara harus kembali ke rakyat?. 

Betul sekali. Hanya saja, kalau lapangan kerja itu bisa dibangun hanya dengan mendorong industrialisasi, misalnya. Atau dengan membangun iklim usaha yang sehat dan adil serta adanya kepastian hukum, lalu kenapa kita harus mengeluarkan anggaran besar?. Anggaran yang berpotensi jadi lahannya korupsi. BGN buktinya. Koperasi bisa jadi yang berikutnya. 

Uangnya tetap untuk rakyat, tapi bisa dialokasikan untuk sektor lain. Misalnya, dengan menambah anggaran pendidikan sehingga bisa gratis sampai universitas. Pasti banyak yang setuju. Atau dengan menggratiskan biaya kesehatan rumah sakit, tanpa warga harus membayar iuran BPJS lagi. Tambah banyak lagi yang setuju. Atau membangun infrastruktur penunjang lainnya. Rasanya negara ini akan benar-benar hadir!.

Memang ini hanya soal pilihan. Tapi pilihan itu yang akan menentukan portofolio pemerintahan dan kepemimpinan rezim. Apakah termasuk pemerintahan yang bijak dan cerdas atau sebaliknya; bobrok dan cadas. 

Lha, Anda tidak tahu, bahawa program-program tersebut strategis untuk jangka panjang. Akan dirasakan beberapa tahun ke depan. Ini adalah program sosialis yang akan memangkas dominasi kapitalis dan menggerakkan ekonomi masyarakat dari bawah. Dari desa. Yang akan membuat generasi ke depan lebih cerdas dengan asupan makanan bergizi. Yang akan menghancurkan oligarki. Apa Anda tidak percaya?

Percaya!. Tapi, bukannya fakta itu realistas hari ini? Apa yang dirasakan hari ini? (Silakan dijawab) 

Dan jika memang itu baik untuk masa depan, jangka panjang. Kenapa harus terburu-buru. Serentak dan masif. Harus pangkas sana, pangkas sini. Kenapa enggak dibuat pilot project seperti yang disarankan banyak pakar. Kenapa tidak dibuat berkelanjutan dan partisipatif?. 

Kenapa dan kenapa? Kenapa? Kenapa? 

BACA JUGA: Pemlih Cerdas di Era Demokrasi Digital

Seakan pemerintahan ini akan berhenti di 2029. Bukannya prinsip pemerintahan itu harusnya berkelanjutan?!.

(*/Direktur Disway Kaltim)

Sumber: