Kericuhan Massa: Analogi Kapal Induk dan Memimpin dengan Buku

Ada pula warga yang berinisiatif sendiri membuat dapur umum di Jl Suryanata, Samarinda. 

Seorang ibu rumah tangga, sudah bertahun-tahun membuatkan makan siang gratis bagi warga yang melintas di hari Jumat. Ia masak sendiri. Dibantu tetangganya. 

Si ibu itu juga kadang menerima donasi. Meskipun memang tidak fokus kepada pelajar sekolah.  

BACA JUGA: PBB Samarinda Naik 25 Persen, Sudah Berlaku Sejak Awal Tahun

Ketika sifatnya partisipatif, bisa saja MBG menjadi program berkelanjutan dan menjadi budaya di masyarakat. Tidak sekadar programatik. 

Pemerintah pusat cukup fokus pada daerah-daerah terpencil atau tertinggal. Atau yang angka stuntingnya tinggi.   

Pemerintah pusat tinggal mengawasi dan memberi apresiasi bagi kepala daerah mana yang dianggap paling sukses menjalankan itu. Atau komunitas mana yang dianggap paling peduli. Ada sharing anggaran antara pusat dan daerah serta para komunitas tersebut. 

Itu bisa lebih efektif dan efisien dari pada serta merta memangkas anggaran secara serentak. 

Efeknya ya tadi, pemerintah daerah mencari pendapatan lain, salah satunya menaikan pajak. 

Bayangkan saja misalnya jika pajak daerah di kabupaten/kota naik, pajak kendaraan yang merupakan kewenangan gubernur juga naik, kemudian pajak pusat PPN/PPH juga naik. Ditambah BPJS juga naik. Sementara kondisi ekonomi justru sebaliknya.  

Terkait Koperasi Merah Putih. Saya sempat terkejut, ternyata secara serentak sudah terbentuk dengan jumlah ribuan. Kemudian pemerintah akan menyuapi pula modalnya. 

Kita belum tahu, model bisnisnya seperti apa?. 

BACA JUGA: Dukung Aksi Mahasiswa, Ibu- Ibu di Balikpapan: Kami Bukan Lagi Tulang Rusuk, Tapi Tulang Punggung

Saya justru sependapat jika dibuat pilot project. Di setiap kabupaten/kota ditunjuk beberapa desa. Tahun berikutnya, tambah lagi. Dan begitu seterusnya. 

Pertanyaannya, apakah koperasi itu nantinya akan membentuk pos-pos ekonomi produktif baru atau meninggalkan persoalan di kemudian hari?  

Sumber: