Makan Siang Satu Anak, Keluarga Kelaparan: Ironi Pemangkasan Anggaran

Ini tentu menyebabkan penyebab anggaran program pemerintahan Prabowo-Gibran dapat membengkak. 

Pemberian dana besar dari APBN untuk program ini tentu menimbulkan pertanyaan besar tentang dampaknya terhadap anggaran negara dalam jangka panjang. 

Situasi ini memicu perdebatan mengenai alokasi sumber daya dan prioritas anggaran pemerintah. 

Pada 22 Januari 2025, keluar Inpres No 1/2025, yang dimana Presiden Prabowo menginstruksikan efisiensi anggaran belanja negara di banyak pos kementerian dan lembaga. 

Sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 1 Tahun 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun mengeluarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga, yang diterbitkan Sri Mulyani pada 24 Januari 2025. 

Disebutkan anggaran dipangkas untuk program-program prioritas pemerintah, salah satu diantaranya adalah Makan Bergizi Gratis. 

Total pemotongan anggaran ini ditargetkan mencapai Rp 306,6 triliun dari 136 kementerian dan lembaga.

Alokasi dana untuk program MBG ini yang awalnya Rp71 triliun dalam RAPBN 2025, kemudian mendapat penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun, ini dilatarbelakangi keinginan Prabowo untuk mempercepat pemenuhan target penerima sebanyak 82,9 juta orang tersebut. 

Namun, seiring berjalannya waktu, biaya program tersebut semakin membengkak.

Kebijakan pemangkasan anggaran ini, menurut saya, adalah hasil dari janji dan target yang sangat ambisius pada kampanye pilpres kemarin, tanpa meninjau atau memikirkan dampak jangka panjang terhadap anggaran yang diperlukan. 

Ruang fiskal menjadi semakin terbatas, membuat Prabowo tidak memiliki banyak pilihan selain memangkas hampir seluruh anggaran kementerian dan lembaga serta dana transfer ke daerah untuk menutupi kebutuhan dana program Makan Bergizi Gratis. 

Untuk menutupi kekurangan anggaran ini, pemerintah memutuskan untuk melakukan pemangkasan anggaran di berbagai pos kementerian dan lembaga. 

Ironisnya, pemangkasan anggaran ini juga menyasar sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. 

Sektor-sektor ini sejatinya memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan perekonomian jangka panjang. 

Bukannya menjaga stabilitas, inklusivitas dan keberlanjutan anggaran seperti yang diinstruksikan oleh presiden. Tetapi jika pemangkasan dilakukan secara agresif tanpa perencanaan yang cermat, dikhawatirkan akan memperlambat pemulihan ekonomi dan menurunkan daya konsumsi masyarakat.

Sumber: