Bankaltimtara

Komisi III DPRD Mahulu Datangi Disdikbud Kaltim, Tanyakan Teknis Program Gratispol

Komisi III DPRD Mahulu Datangi Disdikbud Kaltim, Tanyakan Teknis Program Gratispol

DPRD Mahulu saat berkunjung ke Disdikbud Kaltim menanyakan kejelasan informasi mengenai program Gratispol.-(Foto/ Dok. DPRD Mahulu)-

BACA JUGA: Program Gratispol Resmi Berjalan, 53 Perguruan Tinggi di Kaltim Teken MoU

“Kami berharap dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Mahulu dapat menginformasikan program Gratispol ini secara luas kepada masyarakat,” tegasnya. 

Untuk diketahui, salah satu fokus utama program ini adalah bantuan pendidikan gratis bagi warga Kaltim dari jenjang SMA hingga S3, baik yang menempuh pendidikan di dalam daerah, luar daerah, hingga luar negeri.

Program ini menjadi bagian dari komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, dalam membangun sumber daya manusia menuju “Generasi Emas Kaltim”, sesuai janji kampanye mereka pada Pilgub 2024 lalu.

Berdasarkan dokumen sementara Standar Operasional Prosedur (SOP), program pendidikan Gratispol terbagi menjadi 3 kategori dengan prosedur dan persyaratan yang berbeda, yakni:

BACA JUGA: Alur dan Syarat Pendaftaran Program Pendidikan Gratispol Pemprov Kaltim

1. Dalam Wilayah Kalimantan Timur

Mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi dalam wilayah Kaltim wajib memenuhi persyaratan seperti KTP Kaltim, KK berdomisili minimal 3 tahun, serta surat pernyataan. 

Setelah mahasiswa dinyatakan lulus dan melakukan herregistrasi, pihak kampus mengirim data ke pengelola.

Pengelola melakukan verifikasi, lalu meneruskan ke Biro Kesejahteraan Rakyat untuk disahkan melalui SK Gubernur. 

Nama penerima kemudian diumumkan ke publik, disertai masa sanggah selama 3 hari bagi masyarakat yang ingin mengajukan keberatan.

BACA JUGA: Bawaslu Mahulu Minta Semua Paslon Tak Pasang APK di Luar Jadwal Kampanye Resmi

2 . Luar Kalimantan Timur

Mahasiswa yang kuliah di luar Kaltim juga bisa mendaftar dengan menambahkan dokumen pendukung seperti surat keterangan diterima atau aktif kuliah, bukti prestasi (jika ada), dan surat keterangan tidak mampu.

Penilaian dilakukan menggunakan sistem skoring dengan mempertimbangkan kuota dan anggaran. 

Prioritas diberikan kepada mahasiswa yang kuliah di 10 perguruan tinggi terbaik nasional, seperti UI, UGM, ITB, dan ITS. 

Nama penerima tetap ditetapkan lewat SK Gubernur.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: