Ketua DPRD Kutim Soroti Lambatnya Pembayaran Utang Daerah

KUTIM, NOMORSATUKALTIM - Lambatnya proses pembayaran utang daerah yang nilainya mencapai sekitar Rp1,4 triliun berdampak serius terhadap stabilitas keuangan daerah dan pelayanan publik, terutama bagi masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari pembangunan.

Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi menegaskan, bahwa persoalan utang ini bukan hanya soal teknis administrasi, tetapi menyangkut beban moral dan tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat.

“Proses pembayaran utang itu yang masih belum selesai. Kita enggak tahu alasan pemerintah kenapa agak terjadi perlambatan,” ucapnya, Minggu 6 Juli 2025.

Ia menambahkan, masyarakat dan pihak ketiga seperti kontraktor telah lama menunggu pembayaran dari pemerintah daerah.

BACA JUGA: Pabrik AMDK SangattAqua Diproyeksikan jadi Sumber PAD Baru

BACA JUGA: Gunakan Jalan Umum untuk Hauling, PT APE Akhirnya Mau Perbaiki Jalan Sangatta-Rantau Pulung

“Utang sudah di bank, bunganya jalan terus. Akhirnya ketika terjadi pembayaran, nilai yang diterima tidak lagi sesuai. Sudah terpotong bunga dan biaya lainnya,” ungkapnya.

Menurutnya, persoalan ini seharusnya menjadi perhatian bersama. Ia mengungkapkan, bahwa DPRD telah melakukan fungsi pengawasan, namun upaya percepatan pembayaran utang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.

Ia menduga keterlambatan ini disebabkan oleh belum optimalnya transfer dana dari pemerintah pusat. “Alasan mereka, ada transfer dari pusat yang masih separuh-separuh. Kita minta Komisi B untuk bisa bersama Bapenda kalau perlu datang ke Menteri Keuangan untuk mempertanyakan kenapa sih selalu begini,” tegasnya.

Jimmi menilai bahwa tidak ada keterbukaan dari pihak pemerintah daerah mengenai skema penggunaan dana yang telah diterima.

BACA JUGA: Ini Penyebab APBD 2024 Kutai Timur Tak Terserap Maksimal, Silpa Tembus Rp1,7 Triliun

BACA JUGA: Ketua Fraksi PKS DPRD Kutim Nyatakan Dukungan Total Pembentukan DOB Kutai Utara

Ia menyebut, hingga kini DPRD belum mendapat kejelasan apakah pemerintah memprioritaskan pelunasan utang atau justru mengalokasikan dana untuk belanja rutin seperti gaji.

Ia juga menyampaikan, bahwa langkah komunikasi aktif antara DPRD dan pemerintah pusat harus segera diambil.

Sumber: