Ketua DPRD Kutim Soroti Lambatnya Pembayaran Utang Daerah
Ketua DPRD Kutim, Jimmi-Sakiya Yusri/Nomorsatukaltim-
Menurutnya, Komisi B bersama Bapenda perlu mendalami secara langsung penyebab keterlambatan aliran dana pusat dan bagaimana mekanisme salur tersebut bekerja.
“Saya dari dulu sudah mengusulkan kepada Bapenda agar dalam pembahasan APBD, DPRD juga dilibatkan langsung ke pusat. Supaya kita juga tahu permasalahannya dan bisa menjelaskan ke masyarakat,” katanya.
BACA JUGA: Masuk Kategori 5 Terburuk Pengelolaan Sampah di Kalimantan Timur, Pemkab Kutim Siap Berbenah
BACA JUGA: Aturan Baru Kemenaker Belum Berlaku di Kutim, Disnakertrans Masih Menunggu Surat Edaran
Jimmi juga mengkritisi fenomena keterlambatan transfer dana dari Bank Indonesia yang dinilainya sering terjadi setiap tahun.
Ia menyebut bahwa kondisi kurang bayar dan kurang salur menjadi faktor yang semakin memperparah situasi keuangan daerah.
Lebih dari itu, dia tidak ingin masyarakat menjadi pihak yang selalu dirugikan karena lemahnya manajemen fiskal. Menurutnya, keterlambatan pembangunan bisa berujung pada hilangnya kepercayaan publik.
“Ini bukan soal angka, tapi soal tanggung jawab kita terhadap rakyat. Jangan sampai utang jadi penghambat utama pembangunan. Pemerintah harus tegas, cepat, dan bertanggung jawab,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
