Survei Integritas Pemerintah Kubar, KPK Jaring Responden Berbagai Kalangan

BACA JUGA: Keluarga Korban Laka Lalu Lintas Tuntut Kompensasi, Polisi Akui Tak Miliki Wewenang

Sementara itu, Inspektur Pembantu IV Bidang Pencegahan dan Investigasi, Novita Ary Sandi, turut menekankan pentingnya kerjasama semua pihak dalam pelaksanaan SPI. 

Menurut Novita, proses pengumpulan data yang dilakukan Inspektorat melibatkan instansi dan elemen masyarakat yang selama ini dinilai memiliki integritas dan rekam jejak pengawasan terhadap kebijakan publik.

“Yang kami ajukan sebagai nama-nama ahli bukan orang sembarangan. Mereka adalah perwakilan dari unsur-unsur penting, baik dari pemerintahan, dunia usaha, penegak hukum, media, maupun masyarakat sipil,” ujar Novita.

Novita menilai SPI bukan hanya menjadi alat ukur formal yang dibutuhkan KPK, tetapi juga menjadi cermin bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki diri. 

BACA JUGA: Pernikahan Dini Jalur Adat Jadi Sorotan DPRD Kutai Barat, Stunting Tak Kunjung Reda

“Kalau kita memang berniat memberantas korupsi, survei seperti ini harus dimaknai sebagai alat koreksi. Bukan untuk dicemaskan, tapi untuk dipahami dan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa setiap masukan yang disampaikan oleh responden dalam SPI akan dijaga kerahasiaannya dan tidak memiliki dampak hukum atau sosial terhadap yang bersangkutan. Bahkan, lanjutnya, identitas responden dijaga oleh sistem KPK secara profesional dan independen.

“Yang dibutuhkan KPK bukan nama kita, tapi nilai kejujuran dalam penilaian. Itu yang lebih penting. Maka saya mengimbau siapa pun nanti yang menerima undangan mengisi survei agar menjawabnya dengan tenang dan jujur,” kata Novita.

Di akhir pernyataannya, Novita juga menyampaikan bahwa pengumpulan data dan proses identifikasi nama-nama dari berbagai lembaga telah berjalan sesuai dengan arahan pusat, dan akan terus dimonitor hingga selesai.

BACA JUGA: 6 Guru Muda Ditugaskan di Pedalaman Kutai Barat, Bupati Edwin Sebut Mereka Inspirasi Perubahan

“Seluruhnya dilakukan secara administratif, objektif, dan transparan. Ini bukan permintaan sembarangan. Ini kerja serius untuk masa depan pelayanan publik yang lebih bersih dan berintegritas,” pungkasnya.

Sumber: