Refocusing Anggaran 2025, PUPR Kaltim Tunda Sejumlah Program Fisik

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Tahun anggaran 2025 menjadi momen penyesuaian besar bagi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kalimantan Timur. 

Sejumlah program fisik mengalami penjadwalan ulang, menyusul kebijakan refocusing anggaran yang diberlakukan Pemerintah Provinsi.

Kepala Dinas PUPR Kaltim, Fitra Fernanda, menyebut pemangkasan anggaran dinasnya terjadi dalam jumlah signifikan, dari semula lebih dari Rp500 miliar menjadi sekitar Rp427 miliar.

"Penyesuaian ini sejalan dengan efisiensi anggaran daerah. (program fisik) APBD Kaltim juga turun dari Rp3,6 triliun menjadi Rp3,2 triliun. Kami diminta menyesuaikan," ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPRD Kaltim, pada Selasa (15/4/2025).

BACA JUGA: Jalan Nasional di Kubar-Mahulu Rawan Longsor, DPRD Kaltim Desak Evaluasi Menyeluruh

BACA JUGA: Wabup Mahulu Tinjau Titik Lonsor dan Progres Pembangunan Jembatan Long Gelawang

Menurutnya, pos belanja perjalanan dinas menjadi yang paling terdampak dengan pemangkasan hingga 75 persen. 

Namun bukan hanya itu, beberapa program fisik juga turut direvisi pelaksanaannya.

"Kami tetap fokus pada skala prioritas. Kegiatan yang mendesak dan strategis tetap dijalankan, sementara yang bisa ditunda akan dimasukkan dalam rencana anggaran perubahan," jelas Fitra Fernanda.

Meski mengalami tekanan anggaran, ia menyakini bahwa Dinas PUPR berupaya agar kualitas pelayanan dan pencapaian program tetap terjaga.

BACA JUGA: Tinggi Air Capai 40 Sentimeter, Danramil dan Kapolsek Dampingi Warga Terdampak Banjir

BACA JUGA: Warga Tolak Kendaraan Angkut Batu Bara Melewati Jalan Umum, Pemprov Diminta Bersikap!

"Insyaallah tidak mengganggu secara besar. Kami tetap bergerak," ucap Fitra.

Disesuaikan dengan Program Unggulan Gubernur

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menjelaskan bahwa refocusing ini merupakan bagian dari langkah strategis Pemprov untuk mengalokasikan anggaran ke program prioritas Gubernur baru, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

Sumber: