Rudy Mas’ud Dijadwalkan Kunjungan ke Bontang, Kunjungi Sidrap yang Bersengketa
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris/-Michael/Disway Kaltim-
Mulai dari jalan sampai infrastruktur penunjang lainnya.
Agus mengungkapkan, di sana ada 3.301 jiwa di Sidrap. Sementara wajib KTP sebanyak sekitar 2 ribu lebih masyarakat.
Semuanya memiliki KTP administrasi Bontang. Hanya 21 yang masuk daerah Kutim.
“KTP yang 21 itupun tidak semua tinggal di Sidrap. Ada yang di Loktuan. Ada juga yang di Berbas. Hanya ada 11 yang tinggal di Sidrap."
"Itu juga KTP itu mereka sendiri yang buat. Mereka sudah puluhan tahun menjadi warga Bontang,” ungkap pria yang juga merupakan warga Sidrap.
Namun ia mengakui, berbagai bantuan saat ini telah dihentikan.
BACA JUGA:6,8 Hektare Disiapkan untuk SR Bontang, Hari ini Tim Kemensos Tinjau Lokasi
Alasannya, pemerintah kecamatan takut hal itu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghentiannya itu dilakukan sejak 2013.
“Saya sempat menanyakan kenapa layanan insentif kepada RT itu dihentikan. Saat itu, saya belum jadi anggota DPRD Bontang. Katanya waktu itu ada teguran dari BPK. Saya pahami saja waktu itu,” ucapnya.
BACA JUGA:Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Masih Menghantui Bontang, Begini Kata Wali Kota Neni
Hanya saja, hingga saat ini pelayanan yang masih diberikan kepada masyarakat Sidrap seperti, layanan kesehatan, pendidikan dan air bersih.
“Kalau infrastruktur, kita sudah tidak bisa lagi berikan,” tegasnya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
- Share:
