Sutami Minta Koni Berau Kelola Anggaran Secara Efektif dan Transparan di Tengah Keterbatasan

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Anggota DPRD Berau, Sutami meminta agar Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Berau, tetap fokus pada pembinaan atlet dan memaksimalkan penggunaan dana yang tersedia secara efektif dan transparan di tengah keterbatasan anggaran yang dihadapi menjelang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026.

Menurutnya, langkah KONI Berau yang tetap tancap gas meski dengan anggaran terbatas merupakan bentuk komitmen dan semangat luar biasa.

Namun, semangat tersebut harus dibarengi dengan strategi pengelolaan anggaran yang matang dan terukur.

“Kami di DPRD Berau tentu mengapresiasi semangat KONI. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dana yang ada bisa benar-benar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi para atlet,” kata Sutami, Sabtu 25 Oktober 2025.

BACA JUGA:Borneo FC Samarinda Siap Pertahanan Tren Kemenangan Jelang Laga Tandang Kontra Arema FC

Terkait anggaran yang disetujui untuk tahapan Babak Kualifikasi (BK) dan persiapan Porprov 2026 hanya sekitar Rp 3 miliar dari usulan awal Rp 7 miliar, kata dia, kondisi tersebut menjadi tantangan serius yang harus dihadapi dengan perencanaan cermat.

“Keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menurunkan semangat. Justru di sinilah kemampuan manajerial dan kreativitas pengurus KONI diuji,” ujarnya.

Efisiensi dalam penggunaan anggaran tidak berarti mengurangi kualitas pembinaan.

Menurut Sutami, setiap cabang olahraga (Cabor) harus tetap mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan, terutama yang memiliki potensi meraih medali pada Porprov mendatang.

BACA JUGA:Kementerian ATR/BPN Soroti Tumpang Tindih Lahan Milik Negara dengan Masyarakat di Kaltim

Untuk itu, Sutami menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana KONI.

"Transparansi dan akuntabilitas ini penting agar kepercayaan publik terhadap lembaga olahraga daerah tetap terjaga," tegasnya.

Dirinya pun mendorong adanya sinergi antara pemerintah daerah, KONI, dan perusahaan.

Pasalnya, pembiayaan olahraga tidak bisa hanya bergantung pada APBD.

Sumber: