Dukung Pemisahan BPBD dan Damkar, Sumadi; Penggunaan Anggaran Harus Efektif dan Transparan

BERAU, NOMORSATUKALTIM - Rencana pemisahan kelembagaan antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Berau mendapat dukungan dari DPRD Berau.

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi mengatakan, pemisahan tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat fokus kerja masing-masing instansi.

Menurutnya, selama ini beban tugas antara kebencanaan dan pemadaman kebakaran cukup kompleks, sehingga membutuhkan manajemen yang lebih spesifik dan terarah.

Apalagi, Kabupaten Berau dinilai memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi.

BACA JUGA: 49 Kasus Kebakaran Sepanjang 2025, BPBD Berau Butuh Fire Boat untuk Wilayah Bantaran Sungai

BACA JUGA: BPBD Berau Gandeng PT Berau Coal Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi

"Dengan berdiri sendiri, kedua lembaga diharapkan dapat meningkatkan kecepatan respons serta kualitas pelayanan kepada masyarakat," kata Sumadi, Selasa, 24 Februari 2026.

Ia menjelaskan, secara prinsip pihaknya mendukung karena tugas kebencanaan dan pemadaman memang berbeda karakter.

"Harus ada fokus yang jelas, kebencanaan bertugas terhadap bencana daerah, seperti banjir, tanah longsor dan sebagainya. Sementara pemadam khusus bertugas saat ada musibah kebakaran," jelasnya.

Ia mengungkapkan, bahwa Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran Rp9 miliar dalam APBD 2026 untuk pemisahan kelembagaan tersebut.

BACA JUGA: Pemkab Berau Siapkan Rp9 Miliar untuk Dukung Pemisahan BPBD dan Damkar

BACA JUGA: Tangani 264 Insiden Sepanjang 2025, SDM BPBD Berau Jauh dari Kata Ideal

Dengan anggaran yang cukup besar, pihaknya mengingatkan agar penggunaannya dilakukan secara efektif dan transparan. 

Dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan agar proses pemisahan tidak hanya sebatas administratif, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan kinerja.

“Anggarannya tidak kecil, jadi harus tepat sasaran dan benar-benar memperkuat kelembagaan,” tegasnya.

Sumadi juga menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) serta penetapan pejabat definitif agar operasional BPBD sebagai lembaga mandiri dapat segera berjalan optimal.

BACA JUGA: Pemkab Berau akan Bentuk BRIDA dan Damkartan

BACA JUGA: Terlalu Sesak, BPBD Dorong Pemisahan Gedung Jelang Berdirinya Damkarmat

"Harapannya proses transisi ini tidak berlarut-larut. Jangan sampai kesiapan regulasi dan anggaran sudah ada, tapi pelaksanaannya tertunda,” tandasnya.

Sumber: