Demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) juga terjadi di Balikpapan. Dengan konvoi dan aksi damai. Lalu mendatangi kantor parlemen. Menemui para wakil rakyat. Menyampaikan aspirasi sembari menguji.
Andrie Aprianto, Balikpapan
--------------------------------------
Kelompok yang menamakan diri Aliansi Nasional Anti Komunis NKRI (ANAK NKRI) menggelar aksi damai, Minggu (5/7). Menolak adanya RUU HIP.
Mereka berkonvoi di jalanan protokol Kota Beriman. Jumlahnya ratusan. Dimulai dari Balikpapan Sport & Convention Center (BSCC) Dome. Melintasi Mapolda Kaltim. Konvoi berakhir di kantor DPRD Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman.
Ratusan massa itu terdiri dari sejumlah ormas islam. Serta gabungan masyarakat. Setibanya mereka langsung memasuki kantor dewan. Meminta aspirasinya disampaikan langsung ke DPR RI. Melalui DPRD Kota Balikpapan.
Para anggota dewan pun meminta sebagian pendemo masuk di ruang paripurna. Massa yang dipimpin Abdul Rahim pun menuntut tegas. Agar dewan mendengarkan apa yang diminta warga Balikpapan.
"Kami rakyat Balikpapan menolak dengan keras dan tegas RUU HIP. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera menghentikan pembahasan RUU HIP, serta menghapus RUU HIP dari prolegnas (program legislasi nasional). Kami menolak bangkitnya komunis di bumi Indonesia ini. Titik," ujar Abdul Rahim di hadapan anggota dewan dan awak media.
Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh yang menerima massa menerima dan menyanggupi menyampaikan aspirasi itu. Yang rencananya akan disampaikan melalui surat elektronik (email).
"Kami akan meneruskan masukan aliansi yang hadir di sini. Petisi ini akan kami sampaikan melalui email karena faksimile (kertasnya) sudah langka. Nanti bukti email-nya kami kirim ke ketua ANAK NKRI," jelas Abdulloh.
Rupanya ide ini ditolak mentah-mentah oleh pendemo. Mereka meminta ketua DPRD untuk mengantarkan langsung petisi tersebut ke DPR RI.
"Maaf, kami mau lihat kesungguhannya. Jadi kami minta diantarkan langsung, jangan lewat email karena nanti tidak akan sampai," tambah Rahim.
Tawaran tersebut pun disanggupi Abdulloh. Ia bahkan mengajak dua perwakilan pendemo. Agar menjadi saksi jika petisi tersebut bisa sampai pada penerima, yakni DPR RI.
"Saya bersedia, bahkan kalau berkenan ada yang dampingi nanti saya schedule- kan. Nanti dikira kamuflase lagi kalau nggak ada saksi," tegas Abdulloh.