Prihatin, Dua Janda Manggar Ini Belum Dapat Bantuan

Berikut satu contoh warga yang tidak mendapatkan bantuan. Baik Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah Daerah. Padahal mereka punya identitas lokal. Kemanakah bantuan itu?   Oleh: Ryan Pramudya Amanta, Balikpapan IBU dan anak ini sama-sama berstatus janda dan belum tersentuh bantuan sosial manapun. Mereka adalah Masnia (53), dan Pariani (39) atau Ani. Keduanya warga RT 48, Manggar, Balikpapan Timur (Baltim). Tempat tinggalnya persis di pesisir laut, di belakang Masjid Jami Addin. Indekos bersama sekitar 10 Kepala Keluarga (KK) lainnya. Rumah kontrakan itu berupa bangsal dengan ukuran yang relatif kecil. Masing-masing rumah di sekat triplek tipis. Disway Kaltim melihat kondisi cukup memprihatinkan. Dari data KTP dan Kartu Keluarga (KK), mereka tercatat sebagai warga setempat. Ani sendiri berstatus janda cerai mati. Suaminya sudah meninggal 13 tahun lalu. "Sudah empat tahun kami tinggal di sini," ujar Ani, saat ditemui, Senin (18/5) kemarin. Kondisi Masnia dan Ani yang memprihatinkan, terpantau setelah adanya laporan melalui kolom komentar di akun Facebook Disway Kaltim. Seseorang yang menginformasikan itu menyebut keduanya harus segera mendapat perhatian. Disway Kaltim langsung mengecek ke lokasi. Melihat langsung kondisi Masnia dan anaknya, Ani. Kepada media ini, Ani mengakui bahwa selama ini berjualan kerupuk dan kacang goreng di pinggir Jalan Mulawarman, di kawasan sekitar Masjid Jami Addin, Manggar. Mereka sudah berjualan selama tiga tahun belakangan. Tepatnya sejak kondisi kesehatan Ani mulai terganggu. Dari hasil konsultasi, dokter di puskesmas Manggar menyatakan, ada benjolan di tangan kanan Ani. Sehingga ia tak bisa lagi bekerja sebagai pelayan toko di tempat ia bekerja dulu. "Saya kena TB tulang, dan ada riwayat penyakit yang nggak bisa saya sebutkan," ungkapnya. Jadi sudah tiga tahun belakangan pula Ani rutin ke puskesmas untuk menebus obat terapi. "Tiap bulan, mas," tambahnya kepada Disway Kaltim, kemarin. Bahkan, Ani mengaku baru saja merelakan kepergian anaknya yang meninggal dunia. Anaknya itu dalam kondisi mengidap penyakit yang sama dengan yang ia derita. "Anak saya meninggal tahun lalu," ujarnya. Selain kondisi kesehatannya yang memprihatinkan, Ani terpaksa berhenti jualan selama adanya pengetatan sosial. Ia mengaku telah mengikuti protokol kesehatan dan imbauan pemerintah tentang aturan physical distancing. Khususnya pembatasan bagi pemilik warung dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Padahal dirinya cuma berpenghasilan dari usaha berjualan di pinggir jalan itu. Ani takut dagangannya kena razia Satpol PP. Dengan kondisi seperti sekarang, Ani terpaksa hanya menunggu bantuan dari setiap uluran tangan para dermawan. "Dari dulu kita belum pernah dapat bantuan," ujar Ani. Kondisi Ani tak begitu berbeda dengan para tetangganya. Ani menyebut ada sekitar 20 KK yang belum mendapat bantuan dari pihak manapun. Ani mengaku sudah mendengar bahwa Presiden RI Joko Widodo mencanangkan bantuan pusat untuk warga terdampak sebesar Rp 600 ribu per bulan, selama tiga bulan berturut-turut. Namun dirinya tak tahu-menahu bagaimana cara mendaftar dan bagaimana mengurus segala keperluan untuk dapat menerima bantuan tersebut. "Saya sudah temui ketua RT, terus ke kelurahan tapi nihil," ungkapnya. Ia sempat mengira bahwa ketua RT setempat tidak menyalurkan data keluarganya, lantaran dinilai bukan warga tetap. KLARIFIKASI PAK RT Terpisah, Ketua RT 48, Manggar, Sahabuddin membenarkan jika warga penerima bansos pemkot yang diajukannya ke kelurahan hanya 12 KK dari wilayah administrasinya "Jadi penerimanya ya 12 keluarga itu saja," ujarnya.   Sahabuddin mengaku kesibukannya sebagai karyawan di salahsatu perusahaan swasta, membuatnya belum bisa berkoordinasi lebih jauh mengenai kepastian data penerima bansos di lingkungannya. "Ya namanya juga manusia, mungkin saya lupa, waktu mengajukan kartu keluarga di tanggal 25 April," ungkapnya. Setelah ditemui Disway Kaltim, Sahabuddin lantas menyempatkan diri untuk kembali mengunjungi Masnia dan Ani. Kini kedua janda itu bisa sedikit bernafas lega, karena Sahabuddin berjanji akan berusaha untuk mencarikan bantuan secepatnya. Sahabuddin kemudian menjelaskan, jumlah total KK di lingkungannya ada 120 KK. Dan lebih dari setengahnya berprofesi sebagai nelayan. Sehingga ia menilai bahwa warganya lebih pantas jika mendapat bantuan dari Pemprov Kaltim, yang memang dikhususkan bagi warga terdampak, dengan acuan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). "Nelayan kan katanya dapat dari pemprov," ungkapnya. Sedangkan informasi yang ia terima, para nelayan tidak boleh di data lagi oleh RT setempat, untuk menghindari tumpang tindih data. Sahabuddin mendengar bantuan dari pemprov nanti berupa uang tunai senilai Rp 250 ribu per bulan, yang akan disalurkan tiga bulan berturut-turut. "Ini kita masih tunggu juga," imbuhnya. (ryn/dah)