PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM- Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Syahrudin M Noor, meminta pemerintah daerah lebih serius mengelola anggaran di tengah kondisi fiskal yang terbatas.
Ia menilai efisiensi jangan sampai mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.
Syahrudin mengatakan, pandangan Fraksi Demokrat dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 menekankan pentingnya manajemen pemerintahan yang lebih cermat.
“Memang perlu manajemen yang baik mengelola pemerintahan. Jangan sampai kondisi sulit, kepentingan masyarakat malah terabaikan,” kata Syahrudin, Selasa, 20 Oktober 2026.
BACA JUGA: RKAB Batu Bara Lambat, PAD Sektor Pelabuhan PPU Terancam Anjlok
Menurutnya, sejumlah persoalan mendasar masih dihadapi masyarakat PPU, mulai dari ketersediaan air, listrik, kondisi pasar hingga distribusi BBM.
“Banyak sekali kesulitan masyarakat yang harus kita carikan jalan keluarnya. Yang sangat fundamental itu air, listrik, kemudian masalah pasar,” ujarnya.
Ia menilai persoalan tersebut menunjukkan pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan efisiensi anggaran.
Program dan kebijakan harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan yang paling dirasakan masyarakat.
BACA JUGA: PPU Berharap kepada Menteri Keuangan yang Baru, Sisa DBH TA 2023-2024 belum Terbayar Rp300 Miliar
“Ini sudah situasi sulit, diperparah lagi dengan kondisi-kondisi seperti itu. Harapannya pemerintah daerah betul-betul konsen mengurus daerah ini,” tegasnya.
Syahrudin juga menyoroti persoalan BBM. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian serius karena PPU merupakan daerah penghasil minyak dan gas.
“Belum kita lihat kondisi BBM kita. Kenapa kita penghasil gas, penghasil minyak, kok kita yang jadi langka?” katanya.
Ia mempertanyakan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
BACA JUGA: Serapan APBD PPU Triwulan III 2026 Tembus 61,60 Persen