DPRD, kata dia, telah berulang kali menyampaikan aspirasi dan kritik, tetapi pelaksanaan kebijakan tetap berada di tangan eksekutif.
“Kita hanya menyampaikan terus melalui media maupun langsung. Kalau tidak didengar, kita juga tidak bisa apa-apa, karena eksekutornya kan mereka, eksekutif,” jelasnya.
Di sisi lain, Syahrudin mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan tekanan sosial yang muncul akibat berbagai persoalan tersebut.
Kondisi ekonomi, keterbatasan layanan dasar, hingga persoalan lingkungan dapat menjadi beban tambahan bagi masyarakat.
BACA JUGA: Mudyat Buka-bukaan Soal Tekanan Fiskal PPU, Postur APBD Perubahan 2026 Tergerus Utang
Ia juga menyinggung karhutla yang belum sepenuhnya selesai. Menurutnya, persoalan lingkungan turut menambah tekanan yang dirasakan masyarakat.
Syahrudin menegaskan, DPRD akan terus menyampaikan persoalan tersebut sebagai bentuk fungsi representasi dan pengawasan.
“Pemerintah ini arahnya ke mana? Yang penting kepedulian kita terhadap masyarakat harus betul-betul ditingkatkan,” pungkasnya.