RKAB Batu Bara Lambat, PAD Sektor Pelabuhan PPU Terancam Anjlok

PENAJAM PASER UTARA, NOMORSATUKALTIM - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dari sektor perhubungan tahun anggaran 2026 dibayangi penurunan.

Aktivitas muat batu bara di Pelabuhan Buluminung yang terhenti total sejak awal tahun akibat tertahannya perizinan di tingkat pusat menjadi pemicu utamanya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten PPU, Agus Dahlan mengungkapkan, bahwa hingga memasuki triwulan IV (Oktober), kontribusi PAD dari pengelolaan Pelabuhan Buluminung baru mencapai sekitar Rp3,9 miliar.

Angka ini masih sangat jauh dari target tahunan yang dipatok pemerintah daerah sebesar Rp8,6 miliar.

BACA JUGA: Relaksasi RKAB Batu Bara Masih Belum Jelas, Pekerja Tambang Kukar Terdampak PHK

"Tahun ini PAD kita di Pelabuhan Buluminung memang agak tersendat. Salah satu kegiatan utama yang biasanya menjadi penyumbang andalan, yaitu loading batu bara, sampai sekarang belum berjalan sama sekali dari Januari hingga Oktober," ungkap Agus, Senin, 19 Oktober 2026.

Agus menjelaskan, kelumpuhan aktivitas muat batu bara di pelabuhan tersebut murni dipicu oleh kendala penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hingga saat ini, Dishub PPU belum menerima informasi resmi terkait alasan pasti tertahannya RKAB bagi para pengusaha pertambangan di wilayah PPU.

"Masalah RKAB itu sepenuhnya merupakan kewenangan dari kementerian pusat. Kami belum menerima informasi lanjutan, namun diharapkan pada tahun depan perizinan tersebut sudah mulai diterbitkan agar aktivitas pengangkutan batu bara melalui pelabuhan dapat berjalan kembali," tambahnya.

BACA JUGA: Permudah Belanja OPD, Pemkab PPU Terapkan Kartu Kredit Daerah

Di tengah matinya urat nadi pengangkutan batu bara, penerimaan retribusi kepelabuhanan PPU praktis hanya bertumpu pada aktivitas bongkar muat Minyak Sawit Mentah Crude Palm Oil (CPO).

Saat ini, tercatat ada sekitar 6 perusahaan yang memanfaatkan fasilitas Pelabuhan Buluminung untuk distribusi CPO. "PAD kita saat ini dari sektor itu saja sekitar Rp3,9 miliar," jelas Agus.

Pemkab PPU berharap Kementerian ESDM dapat segera merampungkan proses RKAB bagi para pelaku usaha pertambangan di daerah.

Pulihnya operasional bongkar muat batu bara di Pelabuhan Buluminung diyakini akan kembali mendongkrak PAD secara signifikan sekaligus memacu percepatan pembangunan di PPU.

Sumber: