Persoalannya muncul ketika perubahan tersebut, bertemu dengan kebutuhan daerah untuk menjaga penerimaan.
“Kalau sebenarnya di sisi iklim kendaraan listrik itu suatu yang baik,” ujarnya.
Namun dari sisi fiskal, perubahan tersebut menjadi tantangan baru.
Apalagi pertumbuhan kendaraan listrik terjadi ketika Pemprov Kaltim juga menghadapi kebutuhan untuk menjaga kapasitas pendapatan di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas.
Kondisi tersebut membuat Bapenda harus mencari keseimbangan.
Pemprov Kaltim tetap harus mengikuti arah kebijakan nasional dalam mendorong kendaraan listrik, tetapi pada saat yang sama perlu mengantisipasi dampaknya terhadap penerimaan daerah.
Bagi Kaltim, persoalannya bukan sekadar apakah kendaraan listrik akan semakin banyak digunakan.
Pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana struktur penerimaan pajak daerah akan berubah, ketika masyarakat secara bertahap meninggalkan kendaraan konvensional.
BACA JUGA:Nomor Tanding Dirasionalisasi, 64 Cabor Tetap Diperjuangkan agar Bertanding pada Porprov Kaltim VIII
Sebab, ketika kendaraan listrik semakin mendominasi pasar, sementara tarif pajaknya masih mendapatkan insentif, ruang penerimaan dari sektor kendaraan berpotensi semakin terbatas.
“Ini menjadi tantangan buat kami untuk pencapaian targetnya,” tutup Lora.
Dengan demikian, pertumbuhan kendaraan listrik kini menjadi dua sisi bagi pemerintah daerah.
Dari sisi lingkungan dan transisi energi, perkembangan tersebut merupakan arah yang positif.
Namun dari sisi fiskal, Bapenda Kaltim harus bersiap menghadapi perubahan sumber penerimaan, terutama BBNKB yang sangat bergantung pada transaksi dan daya beli masyarakat.