Pemprov Kaltim Dinilai Lambat Suplai Bantuan ke Daerah

Samarinda, DiswayKaltim.com - Pemimpin daerah di Bumi Etam mengeluhkan keterlambatan bantuan, terkait percepatan penanganan COVID-19 di Kaltim. Pasalnya, selama ini, masih belum jelas terkait bantuan tersebut. Salah satunya pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. Wali Kota Balikpapan Rizal Efendi menjelaskan, melihat penyebaran COVID-19 di kota ini paling besar penyebaran virus corona. Untuk itu, pemkot mengajukan untuk penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pemkot telah memahami mekanisme bantuan untuk masyarakat terdampak virus ini. “Kami belum jelas betul program dari provinsi. Kami, sampai saat ini masih merabah-raba,” kata Rizal dalam rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan sistem online yang disiarkan langsung, di sosial media resmi milik Pemprov Kaltim, Selasa (28/4). Rizal pun meminta agar Pemprov Kaltim lebih cepat untuk merealisasikan bantuan yang  telah direncanakan pemprov. “Masyarakat banyak terdampak. Saat ini saja, 5.326 orang telah dirumahkan. Serta 948 orang yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK),” tegasnya. Wakil Ketua DPRD Kaltim M Samsun pun mengeluhkan lambatnya pergerakan Pemprov Kaltim dan tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Bumi Etam. Belum ada penanganan gerak cepat yang signifikan dari tim gugus tugas ini. Gubernur Kaltim Isran Noor sempat menjawab keterlambatan tersebut. Berkaitan jaringan pengamanan sosial masih harus melakukan sinkronisasi data. Itulah yang membuat suplai dana penanganan COVID-19 di Kaltim lambat terealisasi. “Menurut saya, apapun itu ada kelambatan dalam pola kerja dari tim gugus tugas provinsi. Pasalnya, virus corona mulai dari Maret sampai sekarang, harusnya sudah ada progres penanganan yang cepat,” tegasnya, saat ditemui di rumah jabatan, Jalan Teuku Umar, Samarinda. Tapi, saat ini pimpinan daerah di sebagian besar kabupaten/kota mengeluh. Artinya, tidak ada koordinasi antara tim gugus tugas provinsi dengan pemerintah daerah. Seharusnya, tim gugus tingkat provinsi melakukan koordinasi secara intensif dengan tim gugus tugas di daerah. Agar cepat terjadi sinkronisasi data. Ini hanya 10 kabupaten/kota. Masa tidak bisa melakukan sinkronisasi data dengan cepat. “Bagaimana mau ngurus negara yang provinsinya berjumlah 34 dan ratusan kabupaten/kota. Ini saja mereka lambat geraknya. Pemerintah pusat saja sudah menggelontorkan anggaran. Masa provinsi belum,” bebernya. Menurutnya, sinkronisasi ini tergantung pada koordinasinya. Untuk bisa melakukan sinkronisasi, sebenarnya tidak dibutuhkan waktu yang lama. Hanya lima hari. Kan banyak juga personelnya. Misalnya satu orang pegang satu daerah. “Berarti dibutuhkan 10 orang untuk bisa nge-backup 10 kabupaten/kota. Kayak gitu saja masa tidak bisa. Mestinya serba sigap tindakan yang dilakukan. Jangan hanya menunggu instruksi,” celetuk politisi PDIP ini. Selain dana untuk penanganan jaringan pengamanan sosial yang lambat, persediaan alat pelindung diri (APD) pun terhambat. Walaupun, saat ini, Pemprov Kaltim sudah memesan APD. Tapi pemesanan ini hanya berharap di satu tempat. Seharusnya, untuk mempercepat penyediaan APD, pemprov bisa memberdayakan produsen lokal. Atau penjahit lokal. Seperti masker jenis kain. Serta APD lainnya yang dinilai bisa diproduksi di daerah. “Pengadaan APD harusnya bisa dipercepat. Tidak bergantung kepada satu sumber. Kalau bisa diproduksi di dalam daerah, sebaiknya menggunakan produksi itu. Seperti masker atau lainnya. Berdayakan produsen dan penjahit kita. Jadi biar tidak mengalami kelambatan,” cetusnya. Sementara itu, Plt Sekertaris Provinsi (Sekprov) Kaltim M Sabani menjelaskan, sebelumnya ada masyarakat yang masuk data keluarga harapan dan masuk bantuan pangan non tunai. Sisanya, sebanyak 96.111 orang belum masuk kedua program itu yang harus kembali didata. Agar, dari pemerintah pusat akan diberikan bantuan langsung tunai (BLT). Untuk itu, data yang sudah masuk, untuk dilakukan verifikasi kembali oleh tim di daerah. “Verifikasi ini yang belum selesai sampai sekarang. Harusnya terakhir 24 april kemarin,” jelasnya. Verifikasi ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan masyarakat yang mendapat bantuan dobel. Sementara, banyak masyarakat lainnya yang membutuhkan. “Kalau dua program tadi kan itu rutin tiap tahun. Nah, ada masyarakat yang kehilangan pekerjaan ataupun tidak mendapatkan penghasilan akibat wabah ini. Itulah yang buat lama,” pungkasnya. (mic/eny)