SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Kondisi fiskal Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diprediksi menghadapi tekanan berat pada akhir tahun 2026.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud mengungkapkan, pemotongan dana bagi hasil (DBH) hingga sekitar 70 persen, berpotensi menyebabkan defisit APBD Perubahan 2026 hingga Rp2 triliun.
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menyampaikan hal itu saat dimintai tanggapan mengenai kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan Pemprov Kaltim.
Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemprov Kaltim sebagai pihak eksekutif, sehingga DPRD belum ikut membahasnya.
BACA JUGA: Efisiensi APBD Kaltim, Belanja Pengadaan OPD di Atas Rp10 Juta Bakal Disaring Pemprov
BACA JUGA: APBD Kaltim 2027 Diproyeksi Rp12,1 Triliun, KUA-PPAS Masuk Pembahasan DPRD Juli Pekan Ketiga
"Itu kebijakannya pemerintah eksekutif. Saya kira sejalan dengan regulasi barangkali yang mewajibkan bahwa itu dilakukan. Di kami sih belum ke sana karena itu masuk ke dalam eksekutif," kata Hamas, pada Kamis, 9 Juli 2026.
Ia menjelaskan, DPRD Kaltim hingga kini belum menerima penyampaian mengenai kebijakan tersebut. Karena itu, pembahasan mengenai pelaksanaan maupun dampaknya juga belum dilakukan di tingkat legislatif.
"Ya kita coba nanti bicarakan. Saya belum tahu juga pelaksanaannya itu karena baru di internal eksekutif. Penyampaian ke kita juga sebenarnya belum ada, makanya kami belum bahas," ujarnya.
Meski demikian, Hamas menilai langkah efisiensi yang ditempuh Pemprov Kaltim, tidak terlepas dari kondisi fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan.
BACA JUGA: Pemprov Kaltim Mulai Petakan Efisiensi Anggaran, Sekda: Antisipasi Potensi Defisit APBD
BACA JUGA: Rudy Mas'ud Mengeluh ke DPR RI: TKD Dipangkas Rp 25 T, Pemberian Lambat, Pembangunan jadi Terhambat
Menurut dia, berkurangnya dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal Kaltim semakin terbatas.
"Karena fiskal kita memang lagi minim. DBH-nya turun, pemotongannya sampai 70 persen. Kita kemungkinan defisit untuk APBD Perubahan 2026 sampai Rp2 triliun," ungkapnya.
Menurut Hamas, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Pemprov dalam menjaga keseimbangan anggaran. Sekaligus memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan.