BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Persoalan ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) masih menjadi tantangan di berbagai daerah, termasuk Balikpapan.
Perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang berlangsung dinamis membuat data penerima bantuan perlu terus diperbarui agar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Karena itu, Pemkot Balikpapan mulai memperkuat sistem perlindungan sosial berbasis digital.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas data kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Arfiansyah, mengatakan data menjadi salah satu elemen penting dalam penyusunan kebijakan sosial.
BACA JUGA:Balikpapan Mulai Pendataan Digital Penerima Bansos, 365 Agen Diterjunkan hingga Tingkat RT
Karena itu, pemerintah perlu memastikan informasi yang digunakan selalu akurat dan dapat menggambarkan kondisi masyarakat secara aktual.
"Data menjadi fondasi dalam penyusunan kebijakan sosial. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan informasi yang digunakan selalu sesuai dengan kondisi masyarakat yang sebenarnya," ucap Arfiansyah saat Kick Off dan Sosialisasi Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Tahun 2026 di BSCC Dome Balikpapan, pada Selasa 2 Mei 2026.
Menurutnya, digitalisasi perlindungan sosial merupakan upaya memperkuat integrasi data sekaligus meningkatkan kualitas layanan sosial kepada masyarakat.
Melalui sistem yang lebih terhubung, proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan diharapkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan akuntabel.
Balikpapan menjadi salah satu dari 42 kabupaten dan kota di Indonesia yang terlibat dalam perluasan program digitalisasi perlindungan sosial berbasis Digital Public Infrastructure (DPI) atau Infrastruktur Publik Digital.
Arfiansyah menjelaskan, pemanfaatan teknologi tidak semata-mata bertujuan mempercepat pelayanan.
Lebih dari itu, sistem tersebut diharapkan mampu mendukung pembaruan data kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sehingga pemerintah memiliki dasar yang lebih kuat dalam menentukan kebijakan.
Ia menilai kualitas data yang baik sangat berpengaruh terhadap efektivitas program perlindungan sosial.