Pada area dapur, kerusakan terlihat lebih berat. Dinding dipenuhi lumut hijau dan jamur akibat rembesan air.
BACA JUGA:Ekonomi Balikpapan Tumbuh 10,24 Persen, DPRD Ingatkan Bahaya Ketergantungan Industri
Beberapa bagian plafon rusak, sedangkan tembok lain berubah warna karena kelembapan.
Sementara di bagian teras, retakan memanjang tampak pada plafon luar bangunan. Sejumlah titik juga terlihat berlubang dan mengelupas.
Bagus menekankan bahwa dirinya tidak berada dalam posisi menentukan kelayakan teknis bangunan.
Sebagai pengguna, ia menyerahkan penilaian tersebut kepada perangkat daerah yang memiliki kewenangan.
Ia juga membantah anggapan bahwa pembangunan ulang rumah jabatan merupakan usulan pribadi wakil wali kota.
BACA JUGA:Air Bersih hingga Anggaran Disorot, Evaluasi LKPJ Mulai Sentuh Layanan Dasar
Menurutnya, rumah jabatan merupakan aset Pemerintah Kota Balikpapan dan penganggarannya dibahas melalui mekanisme resmi.
Proses tersebut, sebutnya, dimulai dari pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, penyusunan KUA-PPAS, hingga persetujuan bersama DPRD sebelum ditetapkan dalam APBD.
"Sekali lagi, rumah jabatan wakil wali kota ini bukan usulan dari wakil wali kota, ini adalah lembaga yang namanya Pemerintah Kota Balikpapan," tegasnya.
Ia mengungkapkan, penggunaan anggaran daerah tetap diarahkan untuk kepentingan masyarakat, dengan prinsip pembangunan berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan pribadi pejabat.
Keterangan Foto : Kondisi rumah jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan yang mengalami kerusakan di sejumlah bagian, mulai dari plafon jebol, dinding lembab berjamur, hingga retakan bangunan (Salsa/Disway Kaltim)