Ia menekankan bahwa kepala daerah harus memiliki keberanian untuk mengambil langkah tegas jika sebuah perusahaan daerah tidak menunjukkan nilai tambah bagi masyarakat maupun PAD.
"Jangan sekadar bangga punya perusahaan daerah, tapi ternyata tidak memberikan arti apa-apa. Kepala daerah harus jeli. Kalau tidak bermanfaat, rasanya lebih baik ditutup daripada jadi beban," tegasnya.
Salah satu sorotan paling pedas yang dilontarkan Makmur adalah mengenai unit usaha Perusda Bhakti Praja. Ia mengaku heran dengan keputusan pemerintah saat ini yang menghidupkan kembali perusda tersebut.
"Bhakti Praja itu dulu saya tutup karena saya hitung-hitung jadi beban. Begitu saya tahu tidak bisa jalan, saya hapus. Sekarang malah dihidupkan lagi, saya tidak tahu pikirannya mereka apa," kata Makmur.
Ia menilai lingkup bisnis yang dijalankan saat ini, seperti usaha ayam petelur sangat tidak representatif bagi sebuah perusahaan milik daerah dan justru bersaing dengan usaha rakyat kecil.
"Katanya mereka menjual telur ayam. Buat apa? Itu urusan masyarakat kecil. Memalukan saja kalau perusahaan daerah hidupnya hanya di situ saja. Kalau seperti itu, hapuskan saja," imbuhnya.
BACA JUGA:Kabar Gembira, DAMRI Siap Buka Rute Tanjung Redeb- Biduk-Biduk, Akses Wisata ke Berau Kian Terbuka
Lebih lanjut, Makmur memberikan pesan moral kepada pemegang kebijakan agar tidak menjadikan perusda sebagai alat politik atau tempat menampung kepentingan kelompok tertentu.
Menurutnya, kegagalan perusda sering kali berakar dari penempatan SDM yang tidak kompeten atau pengaruh kepentingan tertentu.
"Satu hal pesan moral saya kepada kepala daerah, jangan dibawa pada diri kalian bahwa partai itu yang merusak (manajemen perusda). Kita harus melihat aktivitas perusahaannya, apa sih nilainya?" ungkap Makmur.
Ia berharap Pemkab Berau segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan model bisnis seluruh BUMD yang ada. Baginya, profesionalisme dan manfaat nyata bagi masyarakat harus menjadi perhatian serius dalam pengelolaan perusahaan daerah. (Azwini).