Air Bersih hingga Anggaran Disorot, Evaluasi LKPJ Mulai Sentuh Layanan Dasar

BALIKPAPAN, NOMORSATUKALTIM - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Balikpapan mulai bergerak dari angka ke persoalan yang lebih konkret. 

Layanan dasar seperti air bersih, infrastruktur, hingga akses pendidikan dan kesehatan, muncul sebagai catatan awal DPRD. 

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Panitia Khusus (Pansus) LKPJ bersama jajaran Pemkot Balikpapan, pada Senin 20 April 2026. 

Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, menyebut pertemuan tersebut masih bersifat pendahuluan. Pemerintah kota, kata dia, baru menyampaikan gambaran umum capaian kinerja berdasarkan indikator makro. 

BACA JUGA:Pembuatan Perda di Balikpapan Harus Terintegrasi dengan Bidang Lain

"Rapat hari ini sifatnya pendahuluan. Kami menyampaikan capaian indikator kinerja secara makro, nanti akan didalami oleh masing-masing OPD," ujarnya. 

Namun dari pemaparan awal itu, sejumlah isu langsung mengemuka. Layanan air bersih menjadi salah satu yang disorot. 

Selain itu, DPRD juga menandai masih adanya wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan dan kesehatan. 

"Yang menjadi pertanyaan itu terkait layanan infrastruktur, air bersih, juga pendidikan dan kesehatan di beberapa wilayah," ucap Agus. 

BACA JUGA:Balikpapan Tanggung Mayoritas Pembiayaan JKN PBPU, Kontribusi Provinsi Terendah se-Kaltim

Catatan tidak berhenti pada layanan. DPRD juga menyoroti pengelolaan anggaran, khususnya pada belanja operasi yang dinilai belum optimal. 

Belanja jenis ini mencakup kebutuhan rutin seperti barang dan jasa, belanja pegawai, hingga biaya operasional lainnya. 

Agus menjelaskan, pada tahun sebelumnya pemerintah kota melakukan sejumlah efisiensi, termasuk pengurangan perjalanan dinas, rapat, serta belanja barang. 

"Kalau dari sisi penghematan itu positif. Tapi ke depan, alokasi anggaran yang sudah bisa diidentifikasi harus diarahkan lebih tepat untuk kepentingan masyarakat," terangnya. 

Sumber: