Namun pengalihan ini juga nantinya akan menimbulkan konsekuensi lain. Yaitu berkurangnya anggaran untuk program pengadaan barang dan jasa. Neni menilai kondisi ini tak bisa dihindarkan dalam kondisi keuangan yang minim.
BACA JUGA:Dampak Defisit Anggaran, Bontang akan Batalkan Sejumlah Proyek Multiyears
BACA JUGA:Musim Durian 2026 Lebih Panjang, Pedagang di Sendawar Raup Hingga Rp15 Juta per Bulan
“Konsekuensi kalau di belanja barang dan jasa akan mengurangi biaya lain. Tapi itu risiko memang kondisi keuangan kita seperti itu. Jadi, memang ada juga hal-hal yang harus kita tunda,” jelasnya.
Tetapi, Neni memastikan beberapa program prioritas dan menyentuh masyarakat tetap dijalankan tanpa pemangkasan.
Antara lain, gaji pengurus RT, Gaji guru mengaji atau tokoh agama, serta insentif guru swasta. Serta program seragam gratis bagi pelajar.
“Kalau program yang kaitannya mengembangkan sumber daya manusia (SDM), seperti pendidikan, tidak akan kami hilangkan. Jadi, tetap dijalankan. Kita ingin generasi muda Bontang memiliki kualitas dan memiliki daya saing,” pungkasnya.
BACA JUGA:Aksi Nyata Perkuat Akses Kesehatan Inklusif, BRI Peduli Gelar Pemeriksaan Gratis Bagi 9.500 Warga