Wali Kota Bontang Ingin Selamatkan TPP ASN agar Tidak Terpangkas

BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berubah pikiran. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni berkeinginan untuk tidak memotong Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN).

Berbagai upaya coba dia lakukan untuk mempertahankan TPP seluruh ASN agar tidak terpangkas. Salah satunya, dengan mengubah skema penganggaran yang dilakukan.

Ancaman pemangkasan ini terjadi karena anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2027, berpotensi terjun bebas.

Tahun depan, APBD diproyeksikan di angka Rp 1,5 triliun. Dengan angka tersebut, alokasi belanja pegawai persentasenya melebihi aturan, yakni 30 persen.

BACA JUGA:Bandara Bontang akan Diaktifkan untuk Tarik Minat Investor, Neni Akan Percepat Koordinasi

BACA JUGA:Kebijakan WFH bagi ASN Resmi Berlaku Pekan Depan, Ini Ketentuan yang Harus Dipahami

Regulasi tersebut tertuang di Undang-Undang nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pemda.

Neni Moerniaeni mengatakan, belanja pegawai di lingkungan Pemkot Bontang mencapai Rp 650 miliar per tahun.

Artinya, jika proyeksi APBD tahun depan kisaran angka Rp 1,5 triliun, maka belanja pegawai ini melebihi aturan yang telah ditetapkan. Berada di kisaran 45 persen.

“Karena itu, agar belanja pegawai bisa tetap berada di angka 30 persen, kita harus memangkas sekitar Rp 200 miliar. Karena itu, kalau TPP ini masih masuk dalam beban belanja pegawai, mau tidak mau, harus kita pangkas,” katanya, Kamis 9 April 2026.

BACA JUGA:Pekerja Tambang di Bontang Resah, Tanggapi Isu Bakal Ada PHK Massal

BACA JUGA:LinkUMKM BRI Dorong Perempuan Pengusaha Fesyen Naik Kelas, Olah Wastra Nusantara Jadi Busana Modern

Alhasil, Neni berencana memindahkan penganggaran TPP ini ke pos anggaran belanja barang dan jasa.

Aspirasi ini akan ia suarakan melalui forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI). 

Sumber: