KUBAR, NOMORSATUKALTIM – Rencana pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp3 miliar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) dipastikan tidak dilanjutkan.
Meski sebelumnya telah masuk dalam APBD Tahun Anggaran 2026, kebijakan tersebut dibatalkan setelah Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menolak rencana tersebut demi efisiensi anggaran.
Keputusan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mengarahkan belanja ke sektor yang lebih mendesak, seperti pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan pengetatan prioritas penggunaan anggaran di tengah berbagai kebutuhan publik yang dinilai lebih penting.
BACA JUGA: Tanggapi Pernyataan Presiden, Rudy Mas’ud Pastikan Mobil Dinas Pemprov Kaltim Sudah Dikembalikan
Kepala Bagian Umum Setda Kutai Barat, Sulhendi, menjelaskan bahwa rencana pengadaan kendaraan dinas jenis Land Cruiser 300 GR memang sempat diusulkan dalam proses penyusunan anggaran. Namun, kebijakan itu tidak dilanjutkan setelah adanya arahan dari kepala daerah.
“Ada memang dianggarkan, tetapi bupati menolak karena efisiensi anggaran,” ujar Sulhendi, pada Kamis, 26 Maret 2026.
Ia menambahkan, selain faktor efisiensi, kondisi kendaraan dinas yang saat ini digunakan masih tergolong layak. Bupati Kutai Barat memilih tetap menggunakan mobil dinas Toyota Land Cruiser tahun 2018 yang dinilai masih mampu menunjang aktivitas operasional pemerintahan.
“Kendaraan yang digunakan saat ini masih memadai, sehingga tidak perlu dilakukan pengadaan baru dengan nilai yang cukup besar,” jelasnya.
BACA JUGA: Plat Mobil Dinas Diputihkan Sejumlah Pensiunan ASN, Satpol PP Kaltim Tarik Paksa 3 Unit
Lebih jauh, Sulhendi mengungkapkan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut sejak awal tidak dirancang khusus untuk kepala daerah. Kendaraan itu direncanakan sebagai fasilitas penunjang bagi tamu-tamu pejabat tinggi yang berkunjung ke Kutai Barat.
Menurutnya, kebutuhan tersebut muncul karena intensitas kunjungan pejabat pusat ke daerah cukup tinggi, baik dalam agenda pemerintahan maupun kegiatan daerah seperti perayaan Dahau.
Dalam beberapa kesempatan, pemerintah daerah kerap mengalami kesulitan menyediakan kendaraan yang representatif.