Namun demikian, Hotlan mengakui masih ada oknum, baik dari pihak operator maupun pengguna kendaraan, yang mencoba mengakali sistem.
Untuk itu, pengawasan akan terus diperketat dan disertai langkah penindakan lebih tegas.
BACA JUGA:Cakupan Imunisasi Turun, 42 Suspek Campak Muncul di Berau dalam 9 Minggu Awal 2026
Ia menegaskan, penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi dapat masuk ranah pidana.
Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi sekaligus menggandeng aparat penegak hukum dalam penanganannya.
“Kalau itu ditemukan, itu pidana. Nanti temuan di lapangan akan kita koordinasikan dengan aparat supaya bisa dideteksi,” ucapnya.
Diskoperindag Berau berharap langkah penertiban ini dapat menekan praktik kecurangan dan memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berhak menerima.