"Memang kondisi di lapangan hari ini, data-data itu selalu berbeda. Yang kita data kadang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya," katanya.
BACA JUGA: KIKA: Mengintimidasi Pengkritik MBG Melanggar Undang-Undang dan HAM
BACA JUGA: Disiram Air Panas Orangtua Angkat, DP3AKB Kota Balikpapan Dampingi Korban
Ia mengungkapkan, dalam beberapa kasus ditemukan penerima bantuan yang sebenarnya sudah tergolong mampu. Sebaliknya, ada warga yang masih membutuhkan justru berisiko tidak terakomodasi.
"Di lapangan ada yang dibantu ternyata punya kendaraan, keluarganya juga mampu. Ini kan jadi catatan. Artinya, penilaian harus benar-benar melihat kondisi nyata," ungkapnya.
Oleh sebab itu, Komisi IV mendorong keterlibatan aktif perangkat lingkungan dalam proses pembaruan data, terutama ketua RT yang dinilai paling memahami kondisi masyarakat di wilayahnya.
"Kita mengimbau kepada ketua-ketua RT untuk betul-betul menilai mana yang memang layak dibantu. Mereka yang paling tahu kondisi warganya," imbuh Hamid.
BACA JUGA: Proyek RS Sayang Ibu Balikpapan Barat Tersendat, Usulan Pansus Masih "Nyangkut" di Sekretariat DPRD
BACA JUGA: Minim Progres, Dewan Ingatkan Risiko Lelang Ulang RS Sayang Ibu Balikpapan Barat
Sebagai langkah lanjutan, DPRD akan memperkuat fungsi pengawasan agar warga yang masih memenuhi kriteria tidak sampai kehilangan jaminan kesehatan. Salah satu caranya dengan meningkatkan intensitas turun langsung ke masyarakat.
"Kita harus sering aktif turun ke lapangan melihat perkembangan warga. Apakah memang sudah layak atau belum. Artinya, kita harus lebih interaktif di masyarakat," tuturnya.
Terkait rencana pemerintah kota menyiapkan skema pembiayaan melalui APBD untuk mengakomodasi warga terdampak, Komisi IV menyatakan dukungan.
Menurutnya, penggunaan anggaran daerah untuk menjamin kebutuhan dasar masyarakat merupakan hal yang tepat.
BACA JUGA: Penanganan Banjir Balikpapan Butuh Rp 1,5 Triliun, Anggaran Masih Minim
BACA JUGA: Menuju Kota Global, Pemkot Balikpapan Tekankan Harmoni Pembangunan di Tengah Tekanan Anggaran
"Tentu ini yang kita harapkan memang seperti itu. Karena uang rakyat itu harus kembali ke rakyat," pungkas Hamid.