Termasuk dalam forum musrenbang yang akan menjadi ruang penting untuk menampung aspirasi masyarakat dan menyelaraskannya dengan arah kebijakan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah, teman-teman perangkat daerah merespons dengan sangat positif, dan dalam tahapan selanjutnya nanti akan ada musyawarah di tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten yang mudah-mudahan bisa kita selesaikan pada Februari bulan depan,” ujarnya dengan nada optimistis.
Dalam kick off meeting tersebut, juga disepakati adanya perubahan skenario dalam pelibatan organisasi perangkat daerah atau OPD pada setiap tahapan RKPD.
Termasuk dalam pelaksanaan forum perangkat daerah, agar prosesnya lebih efektif dan fokus pada substansi masing-masing urusan pemerintahan.
BACA JUGA:Kukar Borong Arindama Utama di Banyak Bidang Pembangunan Kaltim
Sunggono menjelaskan bahwa ke depan OPD akan dikelompokkan berdasarkan rumpun urusan.
Sehingga koordinasi dan pembahasan program bisa lebih terarah dan tidak bercampur dengan bidang yang tidak relevan.
Ia menyebutkan bahwa pengelompokan ini akan berada di bawah koordinasi masing-masing asisten.
Di mana Asisten I akan membawahi bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Asisten II membawahi bidang pembangunan, dan Asisten III menangani urusan kepegawaian serta keuangan.
“Kita sepakat untuk mengubah skenario pelibatan OPD dalam RKPD dengan mengelompokkan mereka berdasarkan rumpun urusan dan dikoordinasikan oleh masing-masing asisten, supaya forum lebih efektif dan pembahasan lebih fokus,” tutur Sunggono.
Menurutnya, dengan pola seperti itu, setiap OPD akan lebih mudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan OPD lain yang memiliki keterkaitan langsung, sehingga pembahasan program dapat berjalan lebih mendalam dan menghasilkan perencanaan yang lebih matang.
Ia juga menekankan bahwa salah satu tantangan utama dalam penyusunan RKPD adalah memastikan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder yang berada di setiap ruang jabatan dan urusan dapat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan.
“Yang menjadi tantangan kita adalah memastikan semua stakeholder yang ada di masing-masing rumpun urusan itu benar-benar terlibat, sehingga RKPD yang kita susun nanti mencerminkan kebutuhan nyata dan bisa dilaksanakan dengan baik,” tutupnya.