“Kami sudah rapat dengan Wali Kota untuk mitigasi. Semua diminta memangkas pengeluaran yang tidak perlu,” ucapnya.
BACA JUGA: 28 SPPG di Samarinda Telah Kantongi SLHS, 72 Unit Ditarget Beroperasi di 2026
BACA JUGA: Tinjau Kesiapan Infrastruktur Pasar Pagi, Komisi III DPRD Samarinda Soroti Jalur Evakuasi
Marnabas menegaskan, perjalanan dinas yang tidak berdampak langsung akan dikurangi. Namun, perjalanan yang bertujuan mencari dukungan pendanaan dari pusat, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun dana pendamping, tetap didorong.
“Kami kumpulkan camat dan lurah supaya bisa membedakan skala prioritas. Kalau ke luar daerah hanya untuk seremonial, dikurangi. Tapi kalau untuk lobi dana ke pusat, silakan,” katanya.
Ia menilai, keberhasilan meningkatkan PAD tidak bisa dilepaskan dari kemampuan daerah dalam memanfaatkan peluang, termasuk isu strategis Ibu Kota Nusantara (IKN). Samarinda diharapkan menjadi kota penopang yang mampu menangkap limpahan aktivitas ekonomi.
“Roda ekonomi harus terus berputar. Ada kalanya senang, ada kalanya berat. Tapi dari situ seorang pemimpin diuji. Kita manfaatkan momentum IKN sambil melihat perkembangan keuangan pusat,” pungkas Marnabas.