“Tanpa media, seperti kapal tanpa kompas, kita punya tujuan pembangunan, tetapi sulit menemukan jalan untuk mencapainya,” tuturnya.
BACA JUGA: Pasukan Merah-Putih Kebersihan Kukar Dipertahankan Meski Ada Efisiensi Anggaran
BACA JUGA: Bupati Kukar Luncurkan Disapa Idaman V2, Urus Administrasi Kini Bisa Online
Menurutnya, kritik dari media justru menjadi elemen penting dalam pemerintahan yang sehat. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menutup ruang kritik.
“Media bukan hanya corong pemerintah, tetapi juga ruang aspirasi bagi warga, jadilah cermin bagi kami, karena kehancuran sebuah pemerintahan justru dimulai ketika tidak ada lagi suara kritik yang berani disampaikan,” tegas Aulia.
Lebih lanjut, Bupati Kukar mendorong media lokal untuk terus memperkuat profesionalisme, mematuhi regulasi pers, serta menerapkan tata kelola perusahaan media yang sehat. Media lokal yang kredibel dinilai penting di tengah derasnya arus informasi digital.
Untuk mendukung hal tersebut, Aulia menyatakan Pemkab Kukar membuka ruang kolaborasi yang berkelanjutan dengan insan pers, termasuk melalui peningkatan kapasitas jurnalis dan keterbukaan akses informasi.
BACA JUGA: TPA Bekotok Overload, Bank Sampah Pemuda Jadi Penahan Laju Sampah di Tenggarong
BACA JUGA: Angka Stunting Kukar Turun jadi 14,2 Persen, Terendah Se-Kaltim
“Kami siap bekerja sama dengan media untuk memberikan pelatihan, akses informasi, dan dukungan lainnya yang dibutuhkan agar kerja jurnalistik di Kukar semakin berkualitas dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya.