Program tersebut diusulkan oleh konsultan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai langkah mitigasi jangka panjang, bukan bagian dari proyek terowongan.
BACA JUGA: Stabilisasi Lereng Jadi Prioritas, Uji Coba Terowongan Samarinda Ditunda
BACA JUGA: Andi Harun Kesal, Foto Lama Terowongan Longsor Tersebar Luas
Mantan anggota DPRD Kalimantan Timur itu mengingatkan pentingnya verifikasi informasi dan prinsip keberimbangan dalam pemberitaan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Atas nama Pemerintah Kota Samarinda, saya memastikan tidak ada tambahan anggaran apa pun pada kegiatan multiyears terowongan, dan memang tidak boleh,” pungkasnya.